PSAK 32 Akuntansi Kehutanan (Accounting for Forestry Enterprises)

Posted: 7 April 2010 in PSAK
Tags: , , , , , ,

LAPORAN KEUANGAN

Neraca

9. Penyajian aktiva dan kewajiban dalam neraca dikelompokkan menurut urutan lancar dan tidak lancar. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditas dan kewajiban diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo.

10. Komponen-komponen neraca harus disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan untuk pos-pos yang bersifat umum dan mengacu pada pernyataan ini untuk pos-pos yang bersifat khusus pengusahaan hutan.

Laporan Laba-Rugi

11. Harga Pokok Penjualan harus disajikan masing masing untuk kayu tebangan dan kayu olahan.

Catatan atas Laporan Keuangan

12. Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, perusahaan pengusahaan hutan wajib mengungkapkan hal-hal berikut dalam catatan atas laporan keuangan:

a. Realisasi kegiatan dan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penanaman kembali hutan alam seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), pembinaan dan perlindungan hutan, penanaman tanah kosong dan usaha-usaha untuk kelestarian alam lainnya.

b. Pelaksanaan kegiatan pengusahaan hutan.
c. Rincian luas areal sisa hutan yang belum dikelola selama sisa masa manfaat HPH.

d. Sisa umur HPH.

e. Klasifikasi aktiva tetap dan peruntukannya.
f. Khusus untuk HTI, diungkapkan realisasi luas tanaman pada periode berjalan dan akumulasinya.

g. Susunan pemegang saham perusahaan, serta penjelasan mengenai perubahan pemegang saham selama periode berjalan.
h. Rincian pendapatan operasional dirinci menurut lenis kegiatan.
i. Pemenuhan kewajiban terhadap negara, seperti DR, IHH, BPPHH, IHPH dan luran Wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

j. Sehubungan dengan perubahan saldo kewajiban perusahaan pengusahaan hutan yang timbul akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya, perlu diungkapkan hal-hal berikut:
– Saldo awal
– Penyisihan periode berjalan
– Realisasi yang dilakukan selama periode berjalan
– Saldo akhir

k. Realisasi jenis kegiatan sehubungan pelaksanaan Bina Desa Hutan dan biayanya.
l. Sehubungan dengan pembangunan sarana dan prasarana, maka harus diungkapkan:
(i) Realisasi pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaannya .
(ii) Jenis jalan yang dibangun pada periode berjalan serta akumulasinya.

m. Sehubungan dengan persediaan, maka harus diungkapkan sebagai berikut:
(i) Dasar penentuan harga pokok persediaan.
(ii) Persediaan dikelompokkan antara lain berdasarkan kayu bulat, kayu olahan, barang dalam proses dan perlengkapan barang gudang berupa bahan bakar, suku cadang dan lain-lain pada tanggal pelaporan.
(iii) Persediaan yang dijaminkan dan diasuransikan.

PENDAPATAN DAN BEBAN

Pendapatan

13. Pendapatan operasional meliputi pendapatan dari penjualan hasil hutan, baik berupa kayu olahan, hasil tebangan maupun hasil hutan lainnya.

14. Pendapatan harus diakui dengan menggunakan dasar akrual .

Beban

15. Beban harus diakui dengan menggunakan dasar akrual

16. Harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang terjadi dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan seperti: perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan, pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial, dan pembangunan sarana dan prasarana. Perlakuan akuntansi untuk kegiatan yang berkaitan dengan produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya diatur sebagai berikut:

(a) Perencanaan

Biaya-biaya yang berhubungan dengan perolehan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) termasuk luran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH), biaya penyusunan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dikapitalisasikan secara terpisah sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyusunan RKT dimasukkan sebagai biaya produksi dalam periode berjalan.

(b) Penanaman

Biaya yang berhubungan dengan kegiatan penanaman pada hutan alam dibebankan sebagai biaya produksi hasil hutan. Sedangkan biaya berhubungan dengan usaha penanaman bukan untuk diproduksi, misalnya penanaman untuk hutan lindung, disajikan sebagai beban lain-lain.

Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan pengusahaan hutan, seperti: 1) biaya penanaman kembali untuk jalur tebang yang telah diproduksi; 2) biaya penanaman tanah kosong; 3) biaya penanaman kiri-kanan jalan; 4) landscaping; dan 5) biaya untuk upaya konservasi lainnya, harus diestimasi dan dibebankan sebagai biaya produksi walaupun kegiatannya belum dilaksanakan. Jumlah estimasi kewajiban yang masih tersisa harus dievaluasi setiap akhir periode.

Pada Hutan Tanaman Industri:

(i) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha penanaman dikapitalisasi sebagai “HTI dalam pengembangan” sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production.
(ii) Apabila tersedia pohon siap tebang, maka biaya tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

(c) Pemeliharaan dan Pembinaan Hutan

Biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dibebankan sebagai biaya produksi. Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan hutan yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban.

Pada Hutan Tanaman Industri:

(i) Apabila tidak tersedia pohon siap tebang, maka biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan dikapitalisasi sebagai “HTI dalam pengembangan” sampai umur siap tebang dan diamortisasi selama jangka waktu masa konsesi, dan amortisasi dimulai sejak penebangan dilakukan serta dibukukan sebagai biaya produksi. Amortisasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode Unit of Production.
(ii) Apabila tersedia pohon siap tebang, biaya yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan dan pembinaan hutan tersebut dibukukan sebagai biaya produksi.

(d) Pengendalian Kebakaran dan Pengamanan Hutan

Pembangunan dan atau pengadaan sarana pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi tetapi tidak terbatas pada pembangunan menara api, pos jaga, pembuatan hilaran api dan pengadaan mobil pemadam kebakaran dikapitalisasi sebagai biaya ditangguhkan dan disusutkan selama masa manfaat maksimum sampai akhir masa konsesi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan meliputi pengerahan tenaga, penggunaan bahan dan perlengkapan serta premi asuransi kebakaran dibebankan sebagai biaya produksi.

Kewajiban yang timbul sehubungan dengan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan yang belum dilaksanakan pada tanggal neraca, harus diestimasi dan disajikan sebagai bagian dari kewajiban. Beban yang timbul dibebankan sebagai biaya produksi pada periode berjalan secara akrual.

(e) Pemungutan Hasil Hutan

Biaya yang berhubungan dengan pemungutan hasil hutan dibebankan sebagai biaya produksi.

(f) Pemenuhan Kewajiban Terhadap Negara

Kewajiban perusahaan pengusahaan hutan terhadap negara antara lain meliputi Kewajiban Teknis dan Kewajiban Finansial. Kewajiban teknis meliputi, tetapi tidak terbatas pada, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Kewajiban finansial meliputi, tetapi tidak terbatas pada, luran Hasil Hutan (IHH), Biaya Penqukuran dan Penqujian Hasil Hutan (BPPHH), Dana Reboisasi (DR) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) areal.

Biaya yang berhubungan dengan penyusunan AMDAL, RPL dan RKL dikapltalisasi sebagai beban yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi .

Biaya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban finansial yang ditetapkan oleh pemerintah seperti IHH, DR, BPPHH dan PBB areal dibebankan sebagai biaya produksi dengan menggunakan dasar akrual.

(g) Pemenuhan Kewajiban Lingkungan dan Sosial

Kewajiban terhadap lingkungan dan sosial antara lain mencakup bina desa hutan/Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH).

Biaya yang berhubungan dengan studi diagnostik bina desa hutan /PMDH dibukukan sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai biaya produksi. Sedangkan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan bina desa hutan /PMDH dibebankan sebagai biaya produksi.

(h) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Biaya pembangunan jalan induk dan cabang dikapitalisasi dan disusutkan selama masa manfaatnya dan dibukukan sebagai biaya produksi. Biaya pembangunan jalan ranting dibebankan sebagai biaya produksi.

BEBAN USAHA

17. Pada Hutan Tanaman Industri, beban Umum dan Administrasi yang tidak berkaitan dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan dibukukan sebagai Beban Umum dan Administrasi.

Beban penghentian produksi

18. Beban penghentian produksi yang disebabkan kejadian normal dan rutin seperti yang disebabkan karena keadaan cuaca/musim, dibukukan sebagai biaya produksi.

19. Beban penghentian produksi lainnya, seperti yang disebabkan oleh bencana kebakaran, disajikan sebagai pos luar biasa.

AKTIVA

Persediaan

20. Hasil hutan yang telah berada di TPN dan lokasi pengumpulan/ penimbunan hasil hutan harus dibukukan sebagai persediaan.

Hasil Tanaman Industri (HTI) dalam pengembangan

21. Perusahaan pengusahaan hutan yarng melaksanakan beberapa kegiatan pengusahaan hutan termasuk HTI, harus menyajikan biaya yang ditangguhkan dalam pelaksanaan pembangunan HTI terpisah dari biaya ditangguhkan lainnya dalam akun tersendiri yaitu “ HTI dalarh pengembangan ” . Akun ini disajikan di Neraca setelah Aktiva Lancar dan sebelum Aktiva Tetap.

22. Pada Hutan Tanaman Industri, biaya bunga pinjaman yang terjadi dikapitalisasi selama masa satu daur sebagai “HTI dalam pengembangan” dan diamortisasi selama rnasa konsesi sebagai biaya produksi.

Biaya Ditangguhkan

Biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan perusahaan pengusahaan hutan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti biaya perolehan HPH termasuk IHPH, biaya penyusunan RKPH dan RKL dan biaya yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan, dibukukan sebagai Biaya Ditangguhkan, dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya. Biaya Ditangguhkan harus disajikan tersendiri di Neraca.

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

Pembangunan HTI

24. Dana yang diterima untuk proyek HTI diperlakukan sebaqai berikut:

(a) Dana yang diterima oleh perusahaan sebagai penyertaan modal disajikan sebagai bagian ekuitas.
(b) Dana yang diterima oleh perusahaan selain untuk penyertaan modal disajikan sebagai bagian kewajiban.

Kewajiban Pengusahaan Hutan

25. Taksiran sisa kewajiban sehubungan dengan kewajiban penanaman kembali, TPTI, penanaman tanah kosong, penanaman kiri kanan jalan utama, bina desa hutan, landscaping dan upaya konservasi lainnya yang belum dilaksanakan sampai dengan tanggal pelaporan, harus dibukukan sebagai kewajiban, dan disajikan sebagai bagian kewajiban lain-lain.

26. Apabila jumlah kewajiban tersebut diatas tidak diketahui dengan pasti, kewajiban tersebut harus diestimasi dengan layak. Setiap akhir periode pelaporan, harus dilakukan evaluasi terhadap taksiran sisa kewajiban dan apabila perlu dilakukan penyesuaian terhadap taksiran sisa kewajiban tercatat. Penyesuaian tersebut harus dibebankan pada biaya produksi.

Comments
  1. meida says:

    kewajiban lingkungan dalam neraca keuangan itu seperti apa ??
    terima kasih..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s