Partai Pajak (Seri 2)

Posted: 3 April 2010 in ARTiCLE

Pada artikel Partai Pajak seri satu lebih banyak mengulas tentang independensi dan netralitas pegawai pada Pemilu 2009, dengan mewaspadai terhadap adanya kemungkinan akan dimanfaatkannya SDM pajak mengingat besarnya potensi yang dimilikinya dari kepentingan tertentu.

Kewaspadaan ini untuk menjaga soliditas di jajaran DJP agar tidak terjebak ditunggangi oleh parpol tertentu. Pada artikel ini justru Kita mencoba dengan cerdas untuk menangkap fenomena ini menjadi suatu peluang untuk dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

Sesuai SE-26/PJ.24/1999, bahwa Parpol adalah subyek pajak yang memiliki perlakuan perpajakan yang sama dengan badan hukum lainya, padahal jelang Pemilu 2009 ini berbagai kegiatan kampanye digelar, perlu dicermati dengan seksama berapa besar dana yang digelontorkan untuk pesta demokrasi ini.

Namun demikian selama ini data kewajiban perpajakan parpol sangat memprihatinkan, kita coba ambil sebuah parpol yang memiliki infrastruktur terbesar yang sudah ber NPWP terdaftar pada KPP Pratama Surakarta, dari SIDJP diketahui data pelaporan SPT masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPN, PPh Badan dari tahun 2004 sampai 2009 tidak pernah lapor. SPT tahunan PPh Pasal 21 hanya melaporkan tahun 2007 dengan data nihil, sementara SPT Tahunan PPh Badan juga tidak pernah dilaporkan.

Belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya bahwa sosialisasi perpajakan terhadap parpol-parpol diselenggarakan setelah Pemilu usai, tentu saja langkah ini sudah ketinggalan kereta karena sumber daya energy maupun sumber dana Parpol sudah terkuras habis habis tinggal kelelahan yang tersisa.

Jelang Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden merupakan saat-saat Parpol berada dalam puncak aktifitasnya tentu saja saat memiliki sumber finansial tertinggi. Apakah peluang ini sudah ditangkap DJP dalam rangka optimalisasi perpajakan ?

Seberapa besar potensi pajak dapat digali secara optimal dalam gelar pesta demokrasi ini ? Terdapat beberapa hal yang patut dicermati secara seksama :
1. Saldo awal Parpol sebesar Rp 41,4 M, sumber data KPU
2. Dana penyelenggaraan Pemilu 2009 yang dianggarkan APBN untuk KPU sebesar Rp. 47,94 Triliun.
3. Diasumsikan estimasi pengeluaran biaya seorang caleg DPR Puat Rp. 1 M, DPRD Propinsi Rp. 600 juta, dan DPRD Tk. II Rp. 250 juta (angka-angka ini cuma 50 % dari perkiraan perhitungan biaya MAKI/Masyarakat anti Korupsi Indonesia), maka perkiraan dana yang dikeluarkan dari seluruh caleg adalah :
– DPR Pusat : 11.219 caleg x Rp. 1 M = Rp. 11,21 Triliun
– DPD : 1.116 caleg x Rp. 1 M = Rp. 1,11 Triliun
– DPRP Propinsi : 32.263 caleg x Rp. 600 jt = Rp. 19,35 Triliun
– DPRD Kabupaten : + 1.400.000 caleg x Rp. 250 jt = Rp. 350,00 Triliun
Jumlah perkiraan pengeluaran biaya seluruh caleg adalah Rp. 381.67 Triliun
4. Sebagai pembanding, di Amerika sumbangan dana kepada Parpol oleh perseorangan yang diperkenankan maksimal sebesar Rp 25 juta, tetapi di Indonesia yang memiliki pendapatan perkapita jauh lebih kecil justru dapat menyumbang kepada Parpol sampai dengan Rp. 1 M. Hal ini diperkirakan akan terjadi perang para bandar untuk investasi politik bertujuan mengamankan kepentingan-kepentingan pihak tertentu dan otomatis banjir dana bakal menenggelamkan negeri ini.
5. Banyaknya peserta Pemilu dan berdirinya parpol-parpol baru menjadi pemicu persaingan sengit untuk memperkenalkan diri dan merebut simpati masa bukanlah hal yang gratis.
6. Berbagai kalkulasi ekonomi menjadi irrasional, di tengah himpitan krisis global, aktifitas ekonomi yang memprihatinkan, PHK ada di depan mata dan berujung pada kemiskinan, tetapi ironinya di sisi lain ada yang menggelontorkan uang dengan besaran yang tidak diketahui secara pasti. Jangan-jangan jumlah dana yang beredar untuk pesta demokrasi ini saking besarnya bisa melampaui jumlah APBN.
Jumlah dana yang besar ini apakah sudah legal (kewajibannya perpajakannya sudah terpenuhi)? Barangkali untuk yang satu ini hanya Parpol dan Tuhan yang tau. Apabila Parpol sebagai pilar penyelenggaraan tata kenegaraan tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku dengan menggunakan sistim self assesmentnya. Haruskah sistim perpajakan dirubah menjadi God assessment ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s