Kinerja KPP dengan Sistim Administrasi Modern

Posted: 3 April 2010 in ARTiCLE

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati langsung jatuh cinta pada sistem kantor modern begitu mendapat laporan bahwa modernisasi telah mendongkrak penerimaan pajak hingga 30%, paling tidak di KPP Madya Jakarta Pusat (tahun pajak 2005). Saat itu juga Menkeu langsung mencanangkan modernisasi seluruh KPP.
Seakan berebut dengan KPP, kantor pusat dan kanwil pajak pun tak mau kalah. Mereka juga diubah menjadi modern. Padahal saat dicanangkan dulu, isu kantor pusat maupun seluruh kanwil menjadi modern belum terdengar. Yang ada adalah modernisasi secara bertahan pada KPP yang potensi penerimaannya tinggi.
Kini modernisasi kantor pajak dipacu habis. Akhir tahun lalu, seluruh kanwil beserta kantor pusat Ditjen Pajak dalam ‘sekejap’ berubah menjadi modern hanya dengan selembar Surat Keputusan Menkeu.
Tentu tidak mungkin masyarakat bisa mengukur keberhasilan atau kinerja kantor modern itu karena baru berjalan dalam hitungan hari. Bahkan di beberapa tempat modernisasi baru sebatas pencanangan dan pelantikan kepala kanwilnya.
Selain itu, baik kanwil maupun kantor pusat tugasnya lebih sebagai pembuat kebijakan atau pendukung, sedangkan operasional ada di kantor pelayanan, sehingga akan lebih mudah bila fokus pembahasan dibatasi pada kantor pelayanan pajak (KPP), yang sudah modern.
Namun, benarkah kinerja KPP justru lebih kinclong setelah menjadi modern? Berdasarkan data yang ada di Intranet Ditjen Pajak, ternyata hanya lima KPP dari 31 KPP modern yang berhasil melampaui target. Selebihnya jeblok. Kelima KPP modern yang mencapai target adalah KPP BUMN (114,92%), KPP Pratama Menteng 1 (110,11%), KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 2 (105%), KPP WP Besar I (103,11%) dan KPP Madya Tangerang (101,12%).
2006 Memang bukan tahun Ditjen Pajak. Dari 190 KPP yang tersebar di seluruh Indonesia, hanya 21 yang memenuhi target. Sisanya tak memenuhi.
Data tersebut memang tidak 100% akurat karena, “Data ini angka realisasi tapi belum termasuk PPh migas, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak ditanggung pemerintah (DTP) serta pajak yang pembayarannya tidak menggunakan sistem online (MP3),” ujar seorang kepala kantor yang enggan dikutip namanya.
Seorang kepala kantor lainnya menuturkan deviasi antara penerimaan pajak yang masuk MP3 dan tidak (pembayarannya sistem offline) sekitar 3%-4%. Angka ini baru diketahui pasti sekitar 2 bulan sejak akhir tahun.
Sementara itu, Direktur Transformasi Bisnis Ditjen Pajak Robert Pakpahan ketika ditanya soal data tersebut menyatakan hingga kini belum ada laporan tutup tahun kanwil dan KPP yang masuk ke kantor pusat.
Meski tidak 100% akurat, karena sudah tampil ke intranet Ditjen Pajak, maka data tersebut paling tidak bisa memberi gambaran mengenai kinerja KPP modern pada tahun lalu. (lihat Tabel Hal. 2)

Kurang persiapan

Mengadopsi suatu sistem memang mudah. Yang sulit justru mengubah sumber daya manusianya.
Dibandingkan dengan ketika membentuk kantor modern pertama (LTO), maka persiapan penempatan karyawan di kantor modern berikutnya hampir tidak ada apa-apanya.
Di Kanwil Khusus, misalnya, hampir tidak ada tes penempatan untuk para pejabatnya karena para kepala seksi, kepala kantor dan kepala bidang langsung menjadi pejabat di kantor modern. Tes ‘kecil-kecilan’ memang dilakukan untuk tenaga account representative (AR) dan pelaksana, tapi tidak ada tes psikologi sebagaimana dilakukan pada LTO.
Dibandingkan dengan ketika membentuk kantor modern pertama (LTO), maka persiapan penempatan karyawan di kantor modern berikutnya hampir tidak ada apa-apanya.
Di Kanwil Khusus, misalnya, hampir tidak ada tes penempatan untuk para pejabatnya karena para kepala seksi, kepala kantor dan kepala bidang langsung menjadi pejabat di kantor modern. Tes ‘kecil-kecilan’ memang dilakukan untuk tenaga account representative (AR) dan pelaksana, tapi tidak ada tes psikologi sebagaimana dilakukan pada LTO.
Seorang direktur di kantor pusat Ditjen Pajak mengungkapkan di kantor modern berikutnya seperti di Jakarta Pusat dan beberapa kota besar lainnya seperti Batam, Denpasar, dan Bekasi, persiapannya jauh dari memadai.
“Inilah yang membuat kantor modern tidak mencapai target yang diharapkan,” ujar pejabat ini.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. KPP Madya Jakarta Pusat (berkantor di gedung KPP Tebet), misalnya, pada tahun pajak 2005 penerimaannya melonjak di atas target.
Tapi tahun lalu, KPP unggulan di Kanwil Jakarta Pusat ini hanya mampu memenuhi 76% dari target.
Pimpinan Ditjen Pajak tampaknya sangat menyederhanakan masalah. Modernisasi tidak lebih dari mengganti komputer baru berikut sistemnya, sementara sumber daya manusianya hanya diberikan selembar kertas berisi sejumlah pertanyaan yang harus mereka jawab, teken surat pernyataan bersedia mematuhi kode etik, maka jadilah sebuah kantor modern!
Padahal untuk membentuk AR yang memenuhi standar minimum, dibutuhkan pelatihan minimal enam bulan terus menerus bagi karyawan dengan latar belakang pendidikan pajak dan minimal satu tahun untuk yang berlatar belakang bukan pajak.
Meski mempunyai banyak doktor, secara keseluruhan kualitas SDM Ditjen Pajak memang belum memuaskan. Seorang pejabat eselon tiga di kantor pusat menginformasikan berdasarkan hasil mapping SDM, ternyata di kantor pusat nilai rata-ratanya hanya 40%.
“Bahkan ada seorang kepala kanwil yang harus mengulang. Itu artinya hasil tesnya negatif,” katanya.

Klasifikasi kantor

Masalah lain yang bakal menghantui proses modernisasi kantor pusat adalah soal beban dan tanggung jawab.
Pada 2006 ada sekitar lima kantor wilayah yang target penerimaannya di bawah Rp1 triliun dan lima kanwil lainnya yang targetnya kepala 1. Di sisi lain, ada kantor pelayanan yang targetnya di atas Rp5 triliun bahkan ada yang di atas Rp50 triliun.
Namun karena sistem penggajian berdasarkan eselonisasi, maka kepala Kanwil Pajak Sulawesi Tengah yang targetnya hanya Rp399 miliar, gaji dan tunjangan jabatannya lebih besar dibandingkan kepala KPP BUMN yang targetnya Rp50,3 triliun dan terealisasi Rp57,8 triliun.
Ditjen Pajak mestinya belajar pada organisasi TNI maupun kepolisian. Meski sama-sama kepala kepolisian daerah atau kepala komando distrik militer, pangkatnya bisa berbeda-beda.
Kapolda di Jakarta pangkatnya mayor jenderal, tapi kapolda lain di luar Jawa cukup komisaris besar.
Bahkan sama-sama di Jawa pun, Ditjen Pajak perlu membedakan antara KPP modern dengan target puluhan miliar dan KPP dengan target triliunan. Tanpa klasifikasi, sistem modern pun tidak akan memacu semangat pegawai.
Pimpinan Ditjen Pajak tentu tidak ingin modernisasi gagal. Taruhannya terlalu besar.
Kalau hanya kompetensi Darmin Nasution atau kompetensi pejabat-pejabat pajak lainnya tidak menjadi masalah, tapi ini menyangkut 70% sumber pembiayaan APBN. Dia tentu tak ingin membuat Sri Mulyani bertepuk sebelah tangan.

Sumber data : Bisnis Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s