Reformasi Perpajakan Jilid satu

Posted: 31 March 2010 in ARTiCLE

Perubahan dan pembenahan pada suatu organisasi merupakan suatu keharusan apabila organisasi tersebut ingin menjaga eksistensinya, mengingat perkembangan jaman dan permasalahan-permasalahan yang semakin komplek.

Demikian halnya dengan DJP, sebagai suatu institusi pemerintah yang mengemban tugas untuk menjadi regulator dan operator dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini bertanggungjawab terhadap pelayanan publik atas administrasi perpajakan maupun bertanggungjawab dalam mengamankan penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Otomatis perubahan DJP harus dapat menyesuaikan perkembangan user. Dalam hal ini Wajib Pajak, atau bisa juga dikatakan dunia usaha dimana perkembangan dunia usaha bergerak sangat cepat.

Reformasi jilid pertama DJP dilaksanakan pada tahun 1983, yang meliputi :
A. Perubahan Struktur Organisasi;
Dahulu unit kerja perpajakan dikenal dengan nama Kantor Inspektorat Pajak, dari namanya saja kurang bersahabat bahkan cukup menyeramkan bagi para wajib pajak.
Maka unit kerja pada DJP dirombak menjadi :
1. Kantor Pelayanan Pajak, yang menangani atau melayani seluruh administrasi perpajakan, untuk sektor PPh, PPN, Bea Meterai.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menangani pelayanan administrasi perpajakan, untuk sektor PBB dan BPHTB.
3. Kantor Pemeriksaan & Penyidikan Pajak, yang khusus menangani tindakan pemeriksaan & penyidikan perpajakan.
4. Kantor Penyuluhan Pajak, yang menangani pelayanan dan penyuluhan perpajakan.
Dengan sendirinya perubahan struktur organisasi ini juga merombak struktur Sumber Daya Manusia.


B. Perubahan Administrasi Perpajakan

Penanganan perpajakan dilakukan pada masing-masing jenis pajak, misalnya pada Seksi PPh Badan, Seksi PPh Oprang Pribadi, Seksi PPh Pemotongan dan pemungutan, Seksi PPN dan PTLL bahkan untuk khusus untuk PBB malah ditangani oleh unit kantor tersendiri.
Formulir-formulir juga dilakukan penyempurnaan.
Tentu saja sistim kompeterisasi perpajakan mulai dibangun.

C. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN.
Pada reformasi perpajakan jilid pertama ini yang paling dahsyat adalah dikeluarkannya 3 (tiga) Undang-Undang perpajakan sekaligus, yaitu UU KUP, UU PPh, dan UU PPN dan PTLL.
Memperkenalkan sistem perpajakan yang canggih, yaitu self Assesment, dimana WP memiliki peran untuk mendaftarkan sendiri (NPWP), menghitung sendiri pajaknya, membayarkan sendiri pajaknya dan melaporkan sendiri pajaknya.
Bayangkan saja jika sistem yang dipergunakan adalah Office assesment maka semua permasalahan perpajakan menjadi kewenangan kantor pajak artinya aparat pajak akan dengan semena-mena dan arogan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Self Assesment merupakan system perpajakan yang paling sesuai untuk diterapkan, sehingga sistim ini sampai saat ini masih dipertahankan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s