Project for Indonesian Tax Administration Reform

Posted: 24 March 2010 in ARTiCLE

PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration System) adalah suatu proyek berskala besar untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi terkini. Selain itu, PINTAR juga mengembangkan manajemen dan sistem sumber daya manusia yang berbasis kinerja dan kompetensi dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Hal ini sejalan dengan keputusan organisasi bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fokus utama dalam modernisasi tahap dua yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada prinsipnya, PINTAR akan memperbaiki dan menyempurnakan proses bisnis dari system administrasi perpajakan yang kita miliki. Pendekatan yang dipakai adalah top down with bottom up contribution, yaitu merancang dan menerapkan sistem dan proses bisnis yang lebih baik berdasarkan best practice yang ada di dunia internasional. Pengalaman dari berbagai negara maju ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Indonesia, baik itu internal maupun eksternal

DJP. Input dan usulan dari segenap lini organisasi, baik itu pelaksana di lapangan sampai dengan pembuat kebijakan di kantor pusat berperan besar untuk dapat membangun sistem administrasi perpajakan yang applicable dan handal. Hal ini sejalan dengan upaya DJP untuk dapat mewujudkan visinya, yaitu menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Berdasarkan proses bisnis yang telah disempurnakan, kebutuhan TIK perlu disesuaikan, baik itu hardware, software, infrastruktur, dan juga manusianya. Perlu digaris bawahi bahwa PINTAR bukanlah membangun suatu sistem yang sama sekali baru, tapi merupakan pengembangan serta penyempurnaan dari sistem dan manajemen informasi yang telah ada di DJP saat ini. Tetapi melihat besarnya perubahan yang ada, maka skala proyek penyempurnaan di bidang TIK yang akan dilakukan dalam PINTAR inipun jumlahnya cukup signifikan.

Segenap unit kerja di DJP diharapkan dapat mendukung sistem yang akan dikembangkan ini. Sistem informasi berbasis teknologi pada DJP tidak hanya dimiliki dan menjadi tanggung jawab oleh unit kerja yang berhubungan langsung dengan TIK atau yang unit yang menangani transformasi, tetapi oleh seluruh unit kerja di DJP. Dengan adanya rasa memiliki yang tinggi, sebuah sistem akan terlaksana serta terjaga dengan baik dalam penyelenggaraannya.

PINTAR dipecah dalam 4 (empat) komponen utama, yaitu: sistem perpajakan inti (Core Tax System), sumber daya manusia (Human Resources Management), peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Compliance) serta manajemen perubahan (Project and Change Management).

Proyek pengembangan sistem perpajakan inti terbagi dalam lima sub komponen yang terdiri dari: registrasi WP (Registration), proses pengolahan SPT (Returns Processing), rekening WP (Taxpayers Account), manajemen dokumen (Document Management) serta infrastruktur TIK (Informatio System Architecture). Lima sub komponen pada sistem perpajakan inti dibuat berdasarkan fungsi utama yang ada dalam proses bisnis WP dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya.

Registrasi Wajib Pajak (Registration)

Proses registrasi atau pendaftaran adalah pintu masuk pertama data WP dengan hasil akhir berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta pengaktifan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila WP tersebut memenuhi persyaratan sebagai PKP. Data yang diserahkan oleh WP menjadi data pertama pada administrasi DJP dalam bentuk NPWP, yang kemudian digunakan sebagai basis data pada proses administrasi perpajakan selanjutnya sesuai dengan kewajiban masing-masing WP. Dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran WP dapat dilakukan secara langsung oleh WP dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun dengan mendaftarkan diri melalui internet dengan sistem e-registration. Namun demikian, pada proses pendaftaran yang berlaku saat ini, banyak terjadi kekurangan yang tidak dapat dihindari; antara lain: terjadinya duplikasi NPWP, masih banyaknya data WP yang tidak akurat serta kerumitan proses perpindahan WP dari satu KPP ke KPP yang lain.

Kesalahan data pada registrasi WP dapat berakibat fatal dan meningkatkan resiko pada pengambilan keputusan. Sebagai contoh yang sederhana, apabila data Kelompok Lapangan Usaha (KLU) yang dimasukkan pada saat registrasi salah atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pada saat akan diambil keputusan mengenai KLU tertentu, datanya akan menjadi tidak akurat. Melalui PINTAR, proses pendaftaran WP akan dilaksanakan dengan validasi tingkat tinggi untuk menghasilkan data yang akurat. Untuk mencegah terjadinya duplikasi data, informasi yang diberikan oleh WP, akan divalidasi secara nasional dengan data internal serta eksternal yang dimiliki oleh DJP. Selain itu, elemen-elemen data yang ada pada NPWP akan disempurnakan sehingga dapat menghasilkan data tunggal yang akurat.

Proses pemeliharaan data WP di PINTAR, dilakukan dengan menyederhanakan proses perubahan data tanpa menyebabkan turunnya kualitas data itu sendiri. Salah satu contoh penyederhanaan proses adalah WP dapat mengubah data registrasinya (hanya data tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya) melalui fasilitas call center, melalui telepon bebas pulsa dan melalui internet yang ditunjang dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan data yang tinggi.

Selain itu, komponen registrasi pada PINTAR juga dapat memberikan notifikasi apabila WP tersebut dianggap memenuhi kriteria tertentu untuk dipindahkan ke KPP lain, misalnya dari KPP Pratama ke KPP Madya. Dalam pelaksanaan semua proses di atas, memerlukan peraturan perpajakan yang menjadi payung hukum penyederhanaan proses perubahan data registrasi WP.

Pengolahan SPT (Returns Processing)

Proses setelah registrasi WP adalah pelaksanaan kewajiban WP yang dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Proses pengelolaan SPT dimulai pada saat WP menyerahkan SPT, baik secara langsung maupun melalui fasilitas e-filing. Begitu SPT diterima oleh petugas di KPP atau oleh database yang ada di server internet DJP, maka akan diberikan tanda bukti penerimaan. Untuk selanjutnya pengelolaan SPT dilakukan dengan merekam semua elemen yang ada pada SPT (bagi SPT yang diserahkan secara manual).

Saat ini, DJP telah memiliki Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) atau dikenal juga dengan nama Data Processing Center (DPC), yang juga melakukan pengolahan SPT melalui proses pencitraan gambar (image processing) menggunakan mesin scanner yang dapat membaca data melalui sistem OCR (Optical Character Recognition). Melalui PINTAR, system pengolahan SPT akan dimaksimalkan dengan memanfaatkan mekanisme e-filing serta PPDDP sebagai pusat pengolahan SPT. Melalui OCR dan e-filing, kesalahan proses perekaman elemen SPT dapat dikurangi sehingga menghasilkan data SPT yang akurat.

Data yang diterima melalui SPT akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi DJP. Sebagai contoh, seleksi audit akan berjalan secara otomatis dengan memanfaatkan data dari SPT, dengan menggunakan daftar nama-nama WP yang dipilih melalui sistem yang menggunakan kriteria, parameter, benchmark, serta profil yang ditentukan oleh DJP. Dengan metode pemberian skor/nilai, akumulasi dari skor tersebut akan menentukan kriteria audit bagi WP. Sistem scoring ini digunakan berdasarkan data internal serta eksternal yang ada dalam basis data DJP.

Sistem pengolahan SPT yang akan dikembangkan ini juga akan dapat mengingatkan WP secara otomatis tentang batas waktu penyampaian SPT sekaligus memberikan peringatan kepada WP tentang denda yang harus dibayar apabila terjadi keterlambatan. Pemberitahuan ini dapat disampaikan melalui fax, email atau SMS tergantung pilihan yang telah disetujui oleh WP pada saat melakukan registrasi. Untuk memudahkan WP dalam menyampaikan SPT, akan dibangun aplikasi help desk yang khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan WP mengenai kewajiban perpajakan melalui SPT.

Kondisi yang harus dipenuhi untuk sistem pengolahan SPT ini yaitu adanya proses data cleanup terhadap data dimiliki DJP saat ini. Kondisi ini dibutuhkan agar terjadi harmonisasi data pada saat PINTAR diimplementasikan. Selain itu, formulir yang sekarang berlaku perlu disederhanakan dan dirancang ulang dalam suatu format yang standar untuk mendukung proses scan dan penggunaan sistem OCR.

Rekening Wajib Pajak (Taxpayers Account)

Yang dimaksud dengan rekening WP di sini adalah pencatatan data kewajiban serta seluruh transaksi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP. Semua transaksi perpajakan yang dilakukan oleh WP serta data yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan akan dicatat dalam rekening ini. Karena pada saat ini DJP menjalankan 2 (dua) sistem informasi yang berbeda (SIPMOD dan SIDJP), maka rekening WP yang ada sekarang ini tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sistem rekening WP akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan secara terpusat dengan satu sistem informasi yang terpadu.

Data yang digunakan untuk mengisi rekening WP adalah data SPT yang disandingkan dengan data kewajiban pajak, data pembayaran serta data yang diperoleh dari pihak ketiga. Untuk mencocokkan data yang didapat dari pihak ketiga, akan dibangun sebuah database dengan menggunakan tools (alat batu) yang dapat mencocokkan informasi tersebut. Apabila informasi yang diterima tidak mempunyai NPWP, maka akan disandingkan melalui kombinasi berdasarkan nama, alamat rumah/tempat usaha, nomor telpon, tanggal lahir dan lain sebagainya yang divalidasi oleh sistem.

Untuk menjaga kerahasiaan data pada rekening WP ini, data WP harus disimpan secara aman, baik secara fisik maupun elektronik. Akses data ke rekening WP hanya dapat diberikan setelah dilakukan otentifikasi melalui sistem yang terpusat. Hak mengakses informasi hanya diberikan berdasarkan peran dan tingkat tanggung jawab satu pengguna (user), yang ditentukan lewat Role Based Access Control (RBAC) & Digital Rights Management (DRM). Hak mengakses secara otomatis akan diperbaharui pada saat tingkat peran dan tanggung jawabnya berubah sesuai dengan jabatannya. Bagi pegawai yang sudah tidak lagi bekerja di DJP, dilakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menutup akses jaringan,

Sistem administrasi rekening WP yang dibangun dalam PINTAR juga menyediakan aplikasi secara online yang dapat diakses oleh WP untuk melihat profil masing-masing WP. Dengan mengajukan permohonan, WP dapat menikmati pelayanan seperti pada layanan online banking. Dengan demikian, selain dapat melihat sendiri secara langsung status perpajakannya, WP juga dapat melakukan update profile (untuk data-data tertentu), melakukan pembayaran serta mengajukan aplikasi restitusi.

Dengan berbagai macam fitur baru yang ada dalam komponen rejening WP, maka komponen ini menjadi pusat dari aktivitas kewajiban WP. Kegiatan yang diawali dengan pendaftaran yang diikuti dengan pembayaran dan pelaporan semua tercatat di sini. Demikian pula apabila dilakukan audit maupun profiling terhadap WP tersebut, semuanya dapat diperoleh pada aplikasi rekening WP.

Dengan aplikasi yang handal serta didukung dengan database yang akurat, maka sistem rekening WP diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang selama ini terjadi sekaligus juga dapat menjadi alat bantu dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Manajemen Dokumen (Document Management)

Dokumen yang dikelola oleh DJP terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen yang terkait dengan perpajakan serta dokumen pendukung yang tidak terkait dengan administrasi perpajakan (dokumen kepegawaian, gaji, dll). Semua dokumen tersebut dapat dipindahkan ke dalam bentuk elektronik yang kemudian dapat diakses pada saat dibutuhkan.

Untuk itu diperlukan serangkaian tempat penyimpanan (repository) yang memadai untuk menangani file-file dalam bentuk image serta file elektronik berbasis American Standard Code for Information Interchange (ASCII) atau word-processing. Pengelolaan dokumen ini akan dibuat dalam satu Central Document Directory secara terpusat yang menyimpan dokumen/arsip WP.

Dengan demikian, apabila hendak mencari suatu dokumen yang berhubungan dengan WP tertentu, user hanya perlu memasukkan NPWP dan document engine akan mencari dokumen yang behubungan dengan WP tersebut. Untuk menjaga integritas dokumen, setiap user yang hendak mengakses dokumen WP akan dilakukan proses otorisasi. Selain itu, setiap dilakukan pengambilan dokumen secara elektronis, sistem juga akan mencatat siapa dan kapan pengambilan dokumen tersebut dilakukan.

Manajemen dokumen dalam PINTAR juga akan mengelola surat yang dikeluarkan oleh unit kerja DJP. Surat dalam bentuk word processor atau spread sheet akan disimpan secara digital dan terpusat. Surat tersebut akan diberi nomor secara elektronik dan disimpan sebagaimana layaknya sebuah surat dalam bentuk hard copy dan mudah dalam pencarian kembali apabila dibutuhkan. Melalui sistem ini, semua surat-surat pemberitahuan dan ketetapan akan tercatat secara otomatis dan elektronis tersimpan dalam bentuk digital. Sebaliknya, untuk dokumen yang diserahkan oleh WP juga akan direkam menjadi bentuk digital dan dilakukan pengarsipan secara elektronis.

Infrastruktur TIK (Information System Architecture)

Dalam hal infrastruktur, pusat fasilitas komputer DJP akan dikembangkan sesuai dengan standar internasional yang berlaku saat ini. Dengan mengikuti metode yang telah berlaku secara standar di dunia, infrastruktur TIK di lingkungan kantor pusat DJP dikembangkan untuk mengatasi sejumlah kekurangan serta kelemahan pada sistem yang ada sekarang. Secara prinsip, aplikasi berbasis web service akan digunakan untuk membangun, mengembangkan serta memanfaatkan fasilitas layanan berbasis web sebagai jaringan distribusi sistem perpajakan antar kantor serta sarana informasi kepada publik.

Secara khusus, rangkaian komponen TIK yang akan dibangun dalam PINTAR adalah sebagai berikut:

  • Test String, yang terdiri dari server web, server aplikasi dan server basis data sebagai rangkaian replika sesungguhnya dari komponen operasional yang nantinya akan dijalankan. Jumlah server disesuaikan dengan beban pekerjaan pada saat sesungguhnya agar sistem pengetesan dan kinerjanya benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  • Development String, adalah rangkaian komponen yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Komponen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk mengembangkan sistem dengan menggunakan data WP yang dirasakan sensitif.
  • Training String, rangkaian infrastruktur TIK yang digunakan untuk sarana pendidikan dan pelatihan baik secara inhouse training maupun e-training. Rangkaian komponen ini diadakan agar sarana pelatihan tidak menggunakan sarana infrastruktur pada sistem produksi dimana pekerjaan dan transaksi sebenarnya berlangsung.
  • Production String, sarana dan rangkaian TIK yang dipergunakan pada proses dan transaksi perpajakan yang sesungguhnya. Rangkaian produksi ini dibuat menjadi dua rangkaian, dimana production string kedua digunakan sebagai back-up apabila terjadi kegagalan pada rangkaian yang pertama. Second production string dikonfigurasikan sama dengan replika
  • software operasional dan ditempatkan di Disaster Recovery Center (DRC). String yang kedua ini harus mampu bekerja dalam moda “passive fail over mode” yang artinya jika operasi string utama berhenti/gagal, maka alarm pada jaringan komunikasi akan menyala sekaligus memberikan sinyal kepada string kedua untuk mulai beroperasi.

    Selain itu, secara konseptual, infrastruktur TIK dalam PINTAR dirancang dalam 2 (dua) alur informasi, eksternal dan internal. Untuk alur eksternal, akan dibuka jalur komunikasi data dengan Departemen Keuangan (dalam hal ini pusat informasi Departemen Keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Pengadilan Pajak. Sedangkan untuk alur informasi internal menghubungkan semua KPP, Kanwil serta PPDDP.

    Penutup

    Core Tax System merupakan salah satu bagian dari proyek PINTAR yang menangani sistem informasi perpajakan di DJP. Mempertimbangkan sistem informasi DJP yang dikelola selama ini, dibutuhkan suatu sistem berdasarkan best practice yang ada sehingga DJP dapat memiliki sistem informasi perpajakan yang lebih baik serta dapat mengikuti perkembangan dunia perpajakan yang dinamis.

    PINTAR merupakan proyek berskala besar dan membutuhkan waktu cukup lama untuk implementasinya. Demi suksesnya proyek ini, diharapkan semua elemen DJP dapat mempunyai sense of belonging yang tinggi untuk mendukung proyek ini.

    Sumber : Tim Pintar KPDJP

    Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s