Archive for March, 2010

Reformasi Perpajakan Jilid satu

Posted: 31 March 2010 in ARTiCLE

Perubahan dan pembenahan pada suatu organisasi merupakan suatu keharusan apabila organisasi tersebut ingin menjaga eksistensinya, mengingat perkembangan jaman dan permasalahan-permasalahan yang semakin komplek.

Demikian halnya dengan DJP, sebagai suatu institusi pemerintah yang mengemban tugas untuk menjadi regulator dan operator dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini bertanggungjawab terhadap pelayanan publik atas administrasi perpajakan maupun bertanggungjawab dalam mengamankan penerimaan negara pada sektor perpajakan.

Otomatis perubahan DJP harus dapat menyesuaikan perkembangan user. Dalam hal ini Wajib Pajak, atau bisa juga dikatakan dunia usaha dimana perkembangan dunia usaha bergerak sangat cepat.

Reformasi jilid pertama DJP dilaksanakan pada tahun 1983, yang meliputi :
A. Perubahan Struktur Organisasi;
Dahulu unit kerja perpajakan dikenal dengan nama Kantor Inspektorat Pajak, dari namanya saja kurang bersahabat bahkan cukup menyeramkan bagi para wajib pajak.
Maka unit kerja pada DJP dirombak menjadi :
1. Kantor Pelayanan Pajak, yang menangani atau melayani seluruh administrasi perpajakan, untuk sektor PPh, PPN, Bea Meterai.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang menangani pelayanan administrasi perpajakan, untuk sektor PBB dan BPHTB.
3. Kantor Pemeriksaan & Penyidikan Pajak, yang khusus menangani tindakan pemeriksaan & penyidikan perpajakan.
4. Kantor Penyuluhan Pajak, yang menangani pelayanan dan penyuluhan perpajakan.
Dengan sendirinya perubahan struktur organisasi ini juga merombak struktur Sumber Daya Manusia.


B. Perubahan Administrasi Perpajakan

Penanganan perpajakan dilakukan pada masing-masing jenis pajak, misalnya pada Seksi PPh Badan, Seksi PPh Oprang Pribadi, Seksi PPh Pemotongan dan pemungutan, Seksi PPN dan PTLL bahkan untuk khusus untuk PBB malah ditangani oleh unit kantor tersendiri.
Formulir-formulir juga dilakukan penyempurnaan.
Tentu saja sistim kompeterisasi perpajakan mulai dibangun.

C. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN.
Pada reformasi perpajakan jilid pertama ini yang paling dahsyat adalah dikeluarkannya 3 (tiga) Undang-Undang perpajakan sekaligus, yaitu UU KUP, UU PPh, dan UU PPN dan PTLL.
Memperkenalkan sistem perpajakan yang canggih, yaitu self Assesment, dimana WP memiliki peran untuk mendaftarkan sendiri (NPWP), menghitung sendiri pajaknya, membayarkan sendiri pajaknya dan melaporkan sendiri pajaknya.
Bayangkan saja jika sistem yang dipergunakan adalah Office assesment maka semua permasalahan perpajakan menjadi kewenangan kantor pajak artinya aparat pajak akan dengan semena-mena dan arogan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.
Self Assesment merupakan system perpajakan yang paling sesuai untuk diterapkan, sehingga sistim ini sampai saat ini masih dipertahankan.

Advertisements

System Administrasi Modern DJP

Posted: 31 March 2010 in ARTiCLE

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (change program) atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut Modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan good governance, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Jika program modernisasi ini ditelaah secara mendalam, termasuk perubahan-perubahan yang telah, sedang, dan akan dilakukan, maka dapat dilihat bahwa konsep modernisasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner.
Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi adminsitrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut:
 Struktur organisasi
 Business process dan teknologi informasi dan komunikasi
 Manajemen sumber daya manusia
 Pelaksanaan good governance

A. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.
Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, ke tiga jenis kantor pajak yang ada, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya. Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan system administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko. Unit vertikal DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar (LTO – Large Taxpayers Office), KPP Madya (MTO – Medium Taxpayers Office), dan KPP Pratama (STO – Small Taxpayers Office). Dengan pembagian seperti ini, diharapkan strategi dan pendekatan terhadap wajib pajakpun dapat disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. Khusus di kantor operasional, terdapat posisi baru yang disebut Account Representative, yang mempunyai tugas antara lain memberikan bantuan konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, memberitahukan peraturan perpajakan yang baru, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak. Untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, seluruh penanganan keberatan dilakukan oleh Kantor Wilayah yang merupakan unit vertikal di atas KPP yang menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai hasil dari pemeriksaan pajak.
Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (Center of Policy Making and Analysis) atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional. Untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang business process, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu direktorat yang menangani day-to-day operation (1 sekretariat + 9 direktorat), dan direktorat yang menangani pengembangan/transformasi (3 direktorat). Untuk memperkuat beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, dan hubungan masyarakat (public relations), serta beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan transfer pricing.
Mengingat besarnya skala perubahan yang akan dilakukan dalam program ini dan adanya keterbatasan resources yang dimiliki, termasuk di antaranya keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan infrastuktur, maka implementasi program modernisasi pada kantor operasional pajak harus dilakukan secara bertahap. Sebagai tahap pertama, dibentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan 2 KPP WP Besar pada bulan Juli 2002 untuk mengadministrasikan 300 Wajib Pajak Badan terbesar di seluruh Indonesia sebagai pilot project. Karena program modernisasi yang diterapkan pada KPP WP Besar dianggap cukup berhasil, maka konsep yang kurang lebih sama dicoba untuk diterapkan pada KPP lain secara bertahap, di mana sampai dengan akhir 2007, 22 Kanwil dan 202 KPP (3 KPP WP Besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama) telah berhasil dimodernisasi. Pada akhir 2006, struktur organisasi KP DJP disempurnakan bersamaan dengan penerapan sistem administrasi modern. Pada tahun 2008, seluruh kantor di luar Jawa dan Bali akan dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP Pratama untuk menggantikan seluruh kantor pajak yang ada di daerah tersebut.

B. BUSINESS PROCESS dan TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Kunci perbaikan birokrasi yang berbeli-belit adalah perbaikan business process, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan business process merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Diharapkan dengan full automation, akan tercipta suatu business process yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, akurat, dan paperless, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Business process dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya built-in control system, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.
Langkah awal perbaikan business process adalah penulisan dan dokumentasi Standard Operating Procedures (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasikan, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain penulisan SOP, perbaikan business process dilakukan antara lain dengan penerapan e-system dengan dibukanya fasilitas e-filing (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-SPT (penyerahan SPT dalam media digital), e-payment (fasilitas pembayaran online untuk PBB), dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu fitur penting sistem tersebut adalah case management dan workflow system yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian account Wajib Pajak. Sistem informasi manajemen internal seperti Sistem Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Key Performance Indicator (KPI) juga terus dikembangkan.
Untuk kegiatan law enforcement, dikembangkan program pemeriksaan berbasis analisis resiko (risk analysis), sehingga sumber daya yang ada dapat secara efektif melakukan pemeriksaan berdasarkan skala prioritas dengan membuat segmentasi resiko yang dihadapi. Untuk menerapkan keadilan bagi seluruh Wajib Pajak dan besarnya potensi yang dapat digali, maka DJP meluncurkan program penggalian potensi Wajib Pajak non-filer, yaitu Wajib Pajak yang berhenti mengirimkan SPT. Masih dalam dalam rangka law enforcement, DJP juga mengembangkan sistem yang dapat menghimpun berbagai data dari pihak ketiga yang terkait dengan tugas DJP dalam menghimpun penerimaan negara, yang dinamakan Third Party Data Project. Di samping itu, guna menjadikan fungsi penagihan lebih efektif dan efisien, saat ini juga tengah dikembangkan dan dilaksanakan program Debt Management Project.

C. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM, dan direncanakan perubahan yang dilakukan sifatnya lebih menyeluruh. Hal ini perlu dan mendesak untuk dilakukan, karena disadari bahwa elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah manusianya. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang capable dan berintegritas. Harus disadari bahwa yang perlu dan harus diperbaiki sebenarnya adalah sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Diharapkan ke depannya DJP dengan system administrasi perpajakan modern akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.
Sebelum melakukan langkah perbaikan di bidang SDM, DJP melakukan pemetaan kompetensi (Competency Mapping) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai. Meskipun program mapping ini masih terbatas mengidentifikasikan ‘soft’ competency saja, tetapi informasi yang didapat cukup membantu DJP dalam merumuskan kebijakan kepegawaian yang lebih fair. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan job grade dari masing-masing jabatan tersebut. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebutpun dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja. Secara bersamaan dilakukan penilaian terhadap seluruh pegawai secara lebih obyektif dan konsisten sekaligus standar kompetensi jabatannya melalui proyek assessment center. Selisih (gap) antara hasil penilaian pegawai dengan standar kompetensi jabatan yang didudukinya dijadikan dasar perancangan program capacity building (termasuk pendidikan dan pelatihan) yang lebih fokus dan terarah. Saat ini, DJP sedang mengembangkan berbagai program pelatihan melalui metode Adult Learning Principles.
Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel. Dengan sistem dan manajemen SDM yang lebih baik dan terbuka akan dapat menghasilkan SDM yang juga lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. Dapat dilihat bahwa perbaikan remunerasi hanyalah salah satu bagian akhir dari program reformasi birokrasi yang sebelumnya didahului dengan perbaikan di berbagai bidang yang dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas sistem manajemen sumber daya manusia.
Mengingat strategis dan besarnya skala perbaikan sistem dan manajemen SDM, maka dirasa perlu untuk membentuk suatu unit khusus dengan level eselon III di KP DJP untuk menangani pengembangan sistem manajemen SDM, pengembangan kapasitas serta pengukuran kinerja, di samping Bagian Kepegawaian yang memang mempunyai tugas melakukan pembuatan kebijakan dan implementasi di bidang kepegawaian. Diharapkan, dengan makin transparan dan fairnya sistem mutasi, promosi, dan remunerasi, DJP dapat menerapkan kebijakan “right man in the right place”, di mana seorang pegawai dapat menempati suatu jabatan yang tepat sesuai dengan keahliannya, dan sebaliknya suatu jabatan diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar kompetensinya.

D. PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE
Elemen terakhir adalah pelaksanaan good governance, yang seringkali dihubungkan dengan integritas pegawai dan institusi. Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut. Dalam praktek berorganisasi, good governance biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.
DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut. Salah satunya adalah dengan cara pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, yaitu Subdirektorat Kepatuhan Internal yang sifatnya lebih ke pencegahan (preventif) dan Subdirektorat Investigasi Internal yang sifatnya lebih ke pengusutan dan penghukuman (reaktif). Lebih jauh lagi, pembentukan complaint center di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sekaligus pengawasan bagi internal DJP.
Sebenarnya good governance tidak hanya terbatas pada masalah integritas, tetapi juga menyangkut efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme dan akuntabilitas organisasi. Salah satu contoh konkritnya adalah penerapan manajemen organisasi modern melalui pembuatan dan penerapan siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi, yang disertai alat ukur yang jelas untuk menilai keberhasilan program tersebut. Alat ukur tersebut dapat berupa Key Peformance Indicators (KPI) untuk aktivitas rutin organisasi, atau Policy Measures untuk kebijakan baru. Dalam ilmu manajemen dikenal ungkapan “what gets measured, gets managed”. Sejak tahun 2005, DJP telah mencoba menetapkan beberapa KPI untuk mengukur kinerja kantor operasionalnya selain variabel penerimaan perpajakan yang biasa dipakai. Untuk tahun 2008, DJP telah menyusun strategic plan organisasi yang lebih komprehensif dengan memakai konsep balanced score card.
E. MANFAAT MODERNISASI BAGI WAJIB PAJAK
Secara singkat, program modernisasi diharapkan dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak sebagai berikut :
 Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:
o Konsep One Stop Service yang melayani seluruh jenis pajak (PPh, PPN, PBB & BPHTB)
o Adanya tenaga Account Representative (AR) dengan tugas antara lain :
– konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP
– mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
– update atas peraturan perpajakan yang terbaru
o Pemanfaatan IT secara maksimal: email, e-SPT, e-filing, dll
o SDM yang profesional
– adanya fit and proper test dan competency mapping
– pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
– pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi)
o Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi
 Penerapan dan penegakan GOOD GOVERNANCE di semua lini

Sumber : Tim Modernisasi KPDJP

Pemeriksaan Pajak

Posted: 29 March 2010 in ARTiCLE

Pemeriksaan menjadi momok bagi masyarakat, kalo ada petugas pajak datang ke wajib pajak apalagi untuk audit pasti wajib pajak pada heboh, kalang-kabut. Sebenarnya kenapa, bagaimana dan Pemeriksaan pajak itu apa ?

Kalau Kita sedang mengalami rasa sakit maka kita perlu ke Dokter untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga dilakukan tindakan oleh Dokter dan diberikan pengobatan untuk mencegah maupun mengobati rasa sakit. Demikian halnya dengan Pemeriksaan pada perpajakan.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pemeriksaan merupakan suatu konsekwensi dari system perpajakan kita, yaitu self assessment, dimana Wajib pajak berperan aktif mulai dari mendaftarkan sendiri NPWP, Menghitung sendiri pajaknya, membayar sendiri pajaknya dan kemudian melaporkan pajaknya. Jadi Pemeriksaan disini diperlukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Apakah Wajib Pajak sudah melakukan perhitungan pajaknya? Apakah Wajib Pajak sudah membayarkan pajaknya? dan apakah Wajib Pajak sudah melaporkan SPT-nya? Jadi untuk menguji apakah kewajiban selaku Wajib Pajak sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Pada prinsipnya pemeriksaan bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat. Mengingat system perpajakan adalah self assessment, maka apabila semua wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakannya, seharusnya hasil pemeriksaan adalah nihil yang kemudian diterbitkan produk hokum berupa Surat Ketetapan Pajak, yang menjadi pegangan kepastian hukum WP. Selain itu juga merupakan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

Pemeriksaan pajak pada prinsipnya sebenarnya juga menggunakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, jadi diawali dengan memeriksaan laporan keuangan komersial, baru kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian dikarenakan adanya perbedaan antara ketentuan laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan, yang dikenal dengan istilah koreksi fiscal.

Ruang lingkup pemeriksaan :
1. Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di lokasi tempat usaha wajib pajak, untuk mengetahui gambaran usaha wajib pajak, meliputi satu jenis pajak maupun semua jenis pajak.
2. Pemeriksaan kantor, pemeriksaan yang dilaksanakan di kantor Ditjen pajak, dilakukan dengan cara korespondensi, sehingga pemberitahuan pemeriksaan dan peminjaman dokumen sampai dengan pemberitahuan hasil pemeriksaan dilakukan melalui korespondensi. Sedangkan pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan di kantor unit DJP.

Dalam tindakan pemeriksaan Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban, antara lain :

• Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
• Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
• Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan.
• Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan
• Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatancatatan, serta dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak
• Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah disampaikan.
• Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak Memperoleh lembar Asli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

• Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak.
• Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
• Memberi keterangan yang diperlukan.

Dirangkum dari talkshow Klinik pajak,
Live at Ria FM 16 Oktober 2008

Pemeriksaan Pajak


Presenter : Nur Agusta, Thomas Widhiasmoro, Raharjo, Chairudin Nur Rachmanto

SLIDE PAJAK UMUM KOREM 71

Posted: 24 March 2010 in REFERENCe

Sosialisasi Perpajakan dan Simulasi Pengisian SPT PPh Tahun 2009 di Korem 71 Banyumas, Kerjasama Korem 71 dan KPP Pratama Purwokerto tanggal 17 Maret 2010
Oleh : Chairudin Nur Rachmanto<a href="http://

“>

DAFTAR EBOOK

Posted: 24 March 2010 in EBOOK
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ARTIKEL

After Meals,
Akhlak Etika Bekerja,
Aku dan Surga,
An Engineering Master Piece,
Bahasa Angsa,
Bayi Banyak Ulah Bukan Karena Nakal,
Bergaul Makin Mantap dengan Semua Orang,
Berguru pada Anak,
Buka Kunci,
Coffe Carrot n egg,
Cracked Pot,
Dear Don n Daughter,
Four Things U can not Take Back Indonesia,
From Beirut To Jerussalem,
God Loves You,
Highest Bridge,
How Long will I Live,
Ibuku Buta Sebelah Mata,
Indahnya Sahabat,
Kehancuran Bumi – Planet Impact,
Kemesraan ala Nabi Muhammad,
Malaikat dan Iblis,
Download Ebook Catatan keuangan dan pasar modal- buku

DAFTAR CERITA :

Abunawas Sang Penggeli Hati,
Api di Bukit Menoreh, SH Mintardja,
Artikel Anak,
Bergelut dalam kemelut Tahta dan Angkara,
Bharatayudha,
Candi murca,
Cerita Humor Terlucu Abunawas,
Cerita Rakyat Indonesia,
Cerita Untuk Anak Cerdas 1,
Cerita Untuk Anak Cerdas 2,
Donal bebek Buruan Polisi,
Donal duck whada lotta jargon,
Dora emon ending,
Gajah Mada,
Hamukti Palapa,
Ilmu Hitam Rawa Rontek,
Kembang Kecubung,
Kho Ping Ho Keris Pusaka Naga Pasung,
Kisah Nabi 1,
Kisah Nabi 2,
Kisah Batu Mi’radj,
Kumpulan Dongeng,
Kumpulan Cerita Wiro Sableng,
LOTR Kembalinya Sang Raja,
Negara Kertagama Pancaksara,
Petruk Jadi Ratu,
Ramadhan Big Sale,
Ramayana,
Rasulullah Membelah Bulan,
Bende Mataram,
Sang Murabbi,
Senja Jatuh di Padjajaran,
Serat Centhini,
Serat Sabdo Jati,
Syekh Siti Jenar,

EKONOMI KEUANGAN :

Bisnis Wanita,
Perbankan Syariah,
Ekonomi Keuangan,
Pengantar Akuntansi,
Rahasia Sukses Ekonomi Cina
Retire Young Retire Rich
Syari’ah Marketing
Perbankan Syari’ah : Prinsip, Praktek, dan Prospek
Pengakuan Bandit Ekonomi
Alan Greenspan : Sosok Dibalik Gejolak Ekonomi Dunia
Companion to History of Economic Thought
A History of Economic Doctrines
Wealth Strategy ala Kiyosaki
Principle of Economics
Rothbard – Making Economic Sense (1995, economics, political science, anarchism)
Fundamentals of Power System Economics
International Handbook of the Economics Corruption

Diagnostic Management
China Undercover, Rahasia di Balik Kemajuan China
Catatan keuangan dan pasar modal

PERPAJAKAN

Buku Panduan pajak
Administrasi pajak,
Aspek Hukum dalam Penagihan Pajak,
Akuntansi Pajak Penghasilan,
UU 42 Tahun 2009 PPN,
Adm Pajak Modern 1,
Manajemen Pelayanan Pajak,
Pajak Internasional,

KULINER

Aneka Cookies,
Aneka Resep Ikan,
Kuliner,
Nasi Kambing Steak &amp;,
Resep Dessert,
Resep Makanan,
Resep Masakan sehari-hari,
Resep Menu Utama,
Resep Soup,
Resep Kreasi Ibu,
Sajian Ikan dan Daging,

MOTIVASI, KESEHATAN DAN PSIKOLOGI :

Anti Biotik,
Bila Suami Berperangai Kasar,
Cara Atasi Kegelisahan bayi,
Cara Praktis meningkatkan Daya Ingat Anak,
Demam,
Ebook Agar Siapa Saja Mau Melakukan Apa Saja untuk Anda,
Ebook Trust, Harga Sebuah kepercayaan,
Ebook Why Men Don’t Listen and Woman Can’t Read Maps,
Ebook Hidupmu adalah Sirkusmu,
Mengenal 9 Tipe kepribadian Manusia,
Hepatitis,
Hepatitis A-G,
Ibu Mertua,
Jauhi Buruk Sangka,
Kata-kata Inspiratif Mario Teguh,
Kumpulan Motivasi,
Motivasi,
Nama Bayi Islam,
Pengantar Psikologi Kognitif,
Psikologi Umum,
Tanya Jawab bagi Anak,
Tiga Tahun Pertama yang menentukan,
Latihan Singkat Bernegosiasi Jitu di Segala Situasi

NOVEL

Ada Apa Dengan Cinta,
Adab Adab Mencari Ilmu,
Agatha Cristie,
AHS Cintaku di Kampus Biru,
Ayat Ayat Cinta,
Ayat Ayat Fitna
Azab dan Sengsara,
Bunga Rampai 1,
Catatan Hati seorang Istri,
Diatas Sajadah Cinta,
Dr Aidh Jangan Bersedih Indonesia,
Ebook 168 Jam Dalam sandera,
Ebook A Thousand Splended Suns,
Ebook Air Mata Cinta Pembersih Dosa,
Ebook Better,
Ebook Cinderella Jakarta,
Ebook Dokter berhati malaikat,
Ebook Dragon keeper,
Ebook Ikhlas,
Ebook Jalan Panjang Memupus Kedukaan,
Ebook Lily Pencarian Cinta Gadis Eropa,
Ebook Luka Cinta Andrea,
Ebook Menyingkap Karen,
Ebook Pertarungan Jiwa Billy,
Ebook Samitha Sepak terjang Hui Sing,
Ebook Snow Dibalik keheningan Salju,
Ebook Taj,
Ebook The Baby Book,
Ebook The Four Fingered Pianist,
Ebook The KitteRunner,
Ebook The Name of The Rose,
Ebook Syiah,
Kenikmatan yang Terabaikan,
Ketika Cinta bertasbih 2,
Ketika Mas Gagah Pergi, Helvy Tiana Rosa,
Ketika Cinta Bertasbih 1,
Ketika Dewa Memaksakan Kehendaknya,
Kirnya Sang Putri Rumi,
Kisah 47 Ronin,
La Tahzan,
Laskar Pelangi,
Laskar Pelangi The Movie,
Mario Puza The Sicilia,
Maryamah Karpov 1,
Maryamah Karpov 2,
Maryamah Karpov 3,
Maryamah Karpov 4,
Maryamah Karpov 5,
Moga Bunda Disayang Allah,
Nyanyian Cinta,
Pelangi Retak,
Pudarnya Pesona Cleopatra,
Satu Tiket ke Surga,
Sebab Mekarmu Hanya sekali,
Sengsara membawa Nikmat,
Siti Nurbaya Kisah Tak Sampai,
Something To Remember,
Takbir Cinta Zahrana,
The Girls of Riyadh,
The Choicer,
To Liong To,
Trailer lascar Pelangi,
Twilight,

RELIGI

10 Hari Terakhir,
100 Pesan Nabi Untuk Wanita Shalihah,
100 Tokoh Berpengaruh Dalam Sejarah,
Dimanakah Wanita-Wanita Barakah Itu,
Adab Menyembelih,
Al Fatihah Berdialog dengan Allah,
Bekal Idul Adha,
Doa Berlindung dari Thiyarah,
Doa Ramadhan 2,
Do’a Saat Datang ke Suatu Tempat,
Doa-doa Dalam Al Quran,
Dosa Besar,
Dzikir Setelah Sholat,
Sang Penebus,
Muslim,
Fiqih Dakwah Dalam Al Qur’an,
Fiqih Akhwat,
Fiqih Dakwah,
Fiqih dan Syari’ah,
Fiqih Ikhtilaf,
Fiqih Kontemporer,
Fiqih Kuliner,
Fiqih Muamalat,
Fiqih Nikah,
Fiqih Politik,
Fiqih Puasa,
Fiqih Qurban,
Fiqih Thaharah,
Fiqih Zakat,
Hadits Nabi Mengenai Wanita,
Hadits Pegangan Sehari-hari,
Iman Islam Ihsan
Insight Harun Yahya 1 sd 5,
Insight Harun Yahya 6 sd 10,
Jagalah Keimananmu,
Ketika Cahaya Hidayah Menerangi Qalbu,
Khalifah Abu Bakar Assidiq,
Khalifah Umar Bin Khattab,
Khalifah Utsman Bin Affan,
Khutbah Jumat,
Kitab Hisnul Muslim,
Kumpulan Hadits All,
Kumpulan Hadits Shahih,
Mengapa Islam Membenci Syirik,
Muhammad,
Namaku Izrail,
Oase Iman,
Panduan Pembinaan Generasi Muda Muslim,
Panduan Ibadah Ramadhlan,
Pedang Nabi,
Peradaban Islam,
Pintu Pahala,
Pintu Pahala dan Penghapus Dosa,
Quran 3D,
Quran in Word,
Risalah Puasa Ebook,
Risalah Ramadhan,
Riyadhus Shalihin 2,
Sifat Sholat Nabi,
Sholat Jamaah,
Tafsir Ayat Hakam,
Tahiyat Akhir dan Bacaannya,
Tarawih,
Tarbiyah Dzatiyah,
Tata cara Kurban,
Tausiyah Aa Gym,
Tingginya Hak Seseorang Tamu dalam Syariat Islam,
Yang Membatalkan Keislaman,
Zakat,

TEHNOLOGI INFORMASI

Optimalisasi Kinerja PC,
Panduan Microsoft Excel,
Kiat sukses promosi blog

UMUM

Buka Kunci,
Bukan di Negeri Dongeng,
Buku Berkah Modernisasi,
Buku Saku Anti Korupsi,
Buku Mafia Mafia,
Buku Putih,
Buletin Bandung,
Dunia Islam 2005 2008,
Ebook – Masalah Bukan Masalah,
Ebook – Rahasia Jadi Enterpreneur,
Ebook – Agama dalam Politik Amerika,
Ebook – Zona Ikhlas,
Edensor,
Ensiklopedia Keris,
INFO Backpaker,
Gurita Cikeas,
Jakarta Under Ground 2,
Jakarta Under Ground 3,
Jarimatika,
Karyawan Bisa Kaya,
Kick Andy kumpulan Kisah Inspiratif,
Kisah-Kisah nasruddin Hoja,
Kumpulan Humor Terbaik Edisi I,
Lelucon Suroboyoan,
Malaikat dan Iblis,
Membongkar Gurita Cikeas,
Sahabat,
Saya bermimpi Jadi Konglomerat,
Secrets of the ninja,
Sejarah Kodifikasi Al Qur’an,
Siapa Bilang Jadi Karyawan Nggak Bisa Kaya,
Terjemahan Praktis,
The Miracle in the Birds,
White Guys Doing Kung Fu (Shaolin vs Buddha)
Yahya
Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia,

Ditelusuri dari berbagai sumber

PINTAR (Project for Indonesian Tax Administration System) adalah suatu proyek berskala besar untuk meningkatkan dan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi terkini. Selain itu, PINTAR juga mengembangkan manajemen dan sistem sumber daya manusia yang berbasis kinerja dan kompetensi dengan memaksimalkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Hal ini sejalan dengan keputusan organisasi bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fokus utama dalam modernisasi tahap dua yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada prinsipnya, PINTAR akan memperbaiki dan menyempurnakan proses bisnis dari system administrasi perpajakan yang kita miliki. Pendekatan yang dipakai adalah top down with bottom up contribution, yaitu merancang dan menerapkan sistem dan proses bisnis yang lebih baik berdasarkan best practice yang ada di dunia internasional. Pengalaman dari berbagai negara maju ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Indonesia, baik itu internal maupun eksternal

DJP. Input dan usulan dari segenap lini organisasi, baik itu pelaksana di lapangan sampai dengan pembuat kebijakan di kantor pusat berperan besar untuk dapat membangun sistem administrasi perpajakan yang applicable dan handal. Hal ini sejalan dengan upaya DJP untuk dapat mewujudkan visinya, yaitu menjadi Institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Berdasarkan proses bisnis yang telah disempurnakan, kebutuhan TIK perlu disesuaikan, baik itu hardware, software, infrastruktur, dan juga manusianya. Perlu digaris bawahi bahwa PINTAR bukanlah membangun suatu sistem yang sama sekali baru, tapi merupakan pengembangan serta penyempurnaan dari sistem dan manajemen informasi yang telah ada di DJP saat ini. Tetapi melihat besarnya perubahan yang ada, maka skala proyek penyempurnaan di bidang TIK yang akan dilakukan dalam PINTAR inipun jumlahnya cukup signifikan.

Segenap unit kerja di DJP diharapkan dapat mendukung sistem yang akan dikembangkan ini. Sistem informasi berbasis teknologi pada DJP tidak hanya dimiliki dan menjadi tanggung jawab oleh unit kerja yang berhubungan langsung dengan TIK atau yang unit yang menangani transformasi, tetapi oleh seluruh unit kerja di DJP. Dengan adanya rasa memiliki yang tinggi, sebuah sistem akan terlaksana serta terjaga dengan baik dalam penyelenggaraannya.

PINTAR dipecah dalam 4 (empat) komponen utama, yaitu: sistem perpajakan inti (Core Tax System), sumber daya manusia (Human Resources Management), peningkatan kepatuhan Wajib Pajak (Compliance) serta manajemen perubahan (Project and Change Management).

Proyek pengembangan sistem perpajakan inti terbagi dalam lima sub komponen yang terdiri dari: registrasi WP (Registration), proses pengolahan SPT (Returns Processing), rekening WP (Taxpayers Account), manajemen dokumen (Document Management) serta infrastruktur TIK (Informatio System Architecture). Lima sub komponen pada sistem perpajakan inti dibuat berdasarkan fungsi utama yang ada dalam proses bisnis WP dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakannya.

Registrasi Wajib Pajak (Registration)

Proses registrasi atau pendaftaran adalah pintu masuk pertama data WP dengan hasil akhir berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta pengaktifan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila WP tersebut memenuhi persyaratan sebagai PKP. Data yang diserahkan oleh WP menjadi data pertama pada administrasi DJP dalam bentuk NPWP, yang kemudian digunakan sebagai basis data pada proses administrasi perpajakan selanjutnya sesuai dengan kewajiban masing-masing WP. Dalam pelaksanaannya, proses pendaftaran WP dapat dilakukan secara langsung oleh WP dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun dengan mendaftarkan diri melalui internet dengan sistem e-registration. Namun demikian, pada proses pendaftaran yang berlaku saat ini, banyak terjadi kekurangan yang tidak dapat dihindari; antara lain: terjadinya duplikasi NPWP, masih banyaknya data WP yang tidak akurat serta kerumitan proses perpindahan WP dari satu KPP ke KPP yang lain.

Kesalahan data pada registrasi WP dapat berakibat fatal dan meningkatkan resiko pada pengambilan keputusan. Sebagai contoh yang sederhana, apabila data Kelompok Lapangan Usaha (KLU) yang dimasukkan pada saat registrasi salah atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka pada saat akan diambil keputusan mengenai KLU tertentu, datanya akan menjadi tidak akurat. Melalui PINTAR, proses pendaftaran WP akan dilaksanakan dengan validasi tingkat tinggi untuk menghasilkan data yang akurat. Untuk mencegah terjadinya duplikasi data, informasi yang diberikan oleh WP, akan divalidasi secara nasional dengan data internal serta eksternal yang dimiliki oleh DJP. Selain itu, elemen-elemen data yang ada pada NPWP akan disempurnakan sehingga dapat menghasilkan data tunggal yang akurat.

Proses pemeliharaan data WP di PINTAR, dilakukan dengan menyederhanakan proses perubahan data tanpa menyebabkan turunnya kualitas data itu sendiri. Salah satu contoh penyederhanaan proses adalah WP dapat mengubah data registrasinya (hanya data tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya) melalui fasilitas call center, melalui telepon bebas pulsa dan melalui internet yang ditunjang dengan tingkat keamanan dan kerahasiaan data yang tinggi.

Selain itu, komponen registrasi pada PINTAR juga dapat memberikan notifikasi apabila WP tersebut dianggap memenuhi kriteria tertentu untuk dipindahkan ke KPP lain, misalnya dari KPP Pratama ke KPP Madya. Dalam pelaksanaan semua proses di atas, memerlukan peraturan perpajakan yang menjadi payung hukum penyederhanaan proses perubahan data registrasi WP.

Pengolahan SPT (Returns Processing)

Proses setelah registrasi WP adalah pelaksanaan kewajiban WP yang dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Proses pengelolaan SPT dimulai pada saat WP menyerahkan SPT, baik secara langsung maupun melalui fasilitas e-filing. Begitu SPT diterima oleh petugas di KPP atau oleh database yang ada di server internet DJP, maka akan diberikan tanda bukti penerimaan. Untuk selanjutnya pengelolaan SPT dilakukan dengan merekam semua elemen yang ada pada SPT (bagi SPT yang diserahkan secara manual).

Saat ini, DJP telah memiliki Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP) atau dikenal juga dengan nama Data Processing Center (DPC), yang juga melakukan pengolahan SPT melalui proses pencitraan gambar (image processing) menggunakan mesin scanner yang dapat membaca data melalui sistem OCR (Optical Character Recognition). Melalui PINTAR, system pengolahan SPT akan dimaksimalkan dengan memanfaatkan mekanisme e-filing serta PPDDP sebagai pusat pengolahan SPT. Melalui OCR dan e-filing, kesalahan proses perekaman elemen SPT dapat dikurangi sehingga menghasilkan data SPT yang akurat.

Data yang diterima melalui SPT akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi DJP. Sebagai contoh, seleksi audit akan berjalan secara otomatis dengan memanfaatkan data dari SPT, dengan menggunakan daftar nama-nama WP yang dipilih melalui sistem yang menggunakan kriteria, parameter, benchmark, serta profil yang ditentukan oleh DJP. Dengan metode pemberian skor/nilai, akumulasi dari skor tersebut akan menentukan kriteria audit bagi WP. Sistem scoring ini digunakan berdasarkan data internal serta eksternal yang ada dalam basis data DJP.

Sistem pengolahan SPT yang akan dikembangkan ini juga akan dapat mengingatkan WP secara otomatis tentang batas waktu penyampaian SPT sekaligus memberikan peringatan kepada WP tentang denda yang harus dibayar apabila terjadi keterlambatan. Pemberitahuan ini dapat disampaikan melalui fax, email atau SMS tergantung pilihan yang telah disetujui oleh WP pada saat melakukan registrasi. Untuk memudahkan WP dalam menyampaikan SPT, akan dibangun aplikasi help desk yang khusus digunakan untuk menjawab pertanyaan WP mengenai kewajiban perpajakan melalui SPT.

Kondisi yang harus dipenuhi untuk sistem pengolahan SPT ini yaitu adanya proses data cleanup terhadap data dimiliki DJP saat ini. Kondisi ini dibutuhkan agar terjadi harmonisasi data pada saat PINTAR diimplementasikan. Selain itu, formulir yang sekarang berlaku perlu disederhanakan dan dirancang ulang dalam suatu format yang standar untuk mendukung proses scan dan penggunaan sistem OCR.

Rekening Wajib Pajak (Taxpayers Account)

Yang dimaksud dengan rekening WP di sini adalah pencatatan data kewajiban serta seluruh transaksi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP. Semua transaksi perpajakan yang dilakukan oleh WP serta data yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan akan dicatat dalam rekening ini. Karena pada saat ini DJP menjalankan 2 (dua) sistem informasi yang berbeda (SIPMOD dan SIDJP), maka rekening WP yang ada sekarang ini tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sistem rekening WP akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan secara terpusat dengan satu sistem informasi yang terpadu.

Data yang digunakan untuk mengisi rekening WP adalah data SPT yang disandingkan dengan data kewajiban pajak, data pembayaran serta data yang diperoleh dari pihak ketiga. Untuk mencocokkan data yang didapat dari pihak ketiga, akan dibangun sebuah database dengan menggunakan tools (alat batu) yang dapat mencocokkan informasi tersebut. Apabila informasi yang diterima tidak mempunyai NPWP, maka akan disandingkan melalui kombinasi berdasarkan nama, alamat rumah/tempat usaha, nomor telpon, tanggal lahir dan lain sebagainya yang divalidasi oleh sistem.

Untuk menjaga kerahasiaan data pada rekening WP ini, data WP harus disimpan secara aman, baik secara fisik maupun elektronik. Akses data ke rekening WP hanya dapat diberikan setelah dilakukan otentifikasi melalui sistem yang terpusat. Hak mengakses informasi hanya diberikan berdasarkan peran dan tingkat tanggung jawab satu pengguna (user), yang ditentukan lewat Role Based Access Control (RBAC) & Digital Rights Management (DRM). Hak mengakses secara otomatis akan diperbaharui pada saat tingkat peran dan tanggung jawabnya berubah sesuai dengan jabatannya. Bagi pegawai yang sudah tidak lagi bekerja di DJP, dilakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menutup akses jaringan,

Sistem administrasi rekening WP yang dibangun dalam PINTAR juga menyediakan aplikasi secara online yang dapat diakses oleh WP untuk melihat profil masing-masing WP. Dengan mengajukan permohonan, WP dapat menikmati pelayanan seperti pada layanan online banking. Dengan demikian, selain dapat melihat sendiri secara langsung status perpajakannya, WP juga dapat melakukan update profile (untuk data-data tertentu), melakukan pembayaran serta mengajukan aplikasi restitusi.

Dengan berbagai macam fitur baru yang ada dalam komponen rejening WP, maka komponen ini menjadi pusat dari aktivitas kewajiban WP. Kegiatan yang diawali dengan pendaftaran yang diikuti dengan pembayaran dan pelaporan semua tercatat di sini. Demikian pula apabila dilakukan audit maupun profiling terhadap WP tersebut, semuanya dapat diperoleh pada aplikasi rekening WP.

Dengan aplikasi yang handal serta didukung dengan database yang akurat, maka sistem rekening WP diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang selama ini terjadi sekaligus juga dapat menjadi alat bantu dalam meningkatkan kepatuhan WP.

Manajemen Dokumen (Document Management)

Dokumen yang dikelola oleh DJP terdiri dari dua jenis, yaitu dokumen yang terkait dengan perpajakan serta dokumen pendukung yang tidak terkait dengan administrasi perpajakan (dokumen kepegawaian, gaji, dll). Semua dokumen tersebut dapat dipindahkan ke dalam bentuk elektronik yang kemudian dapat diakses pada saat dibutuhkan.

Untuk itu diperlukan serangkaian tempat penyimpanan (repository) yang memadai untuk menangani file-file dalam bentuk image serta file elektronik berbasis American Standard Code for Information Interchange (ASCII) atau word-processing. Pengelolaan dokumen ini akan dibuat dalam satu Central Document Directory secara terpusat yang menyimpan dokumen/arsip WP.

Dengan demikian, apabila hendak mencari suatu dokumen yang berhubungan dengan WP tertentu, user hanya perlu memasukkan NPWP dan document engine akan mencari dokumen yang behubungan dengan WP tersebut. Untuk menjaga integritas dokumen, setiap user yang hendak mengakses dokumen WP akan dilakukan proses otorisasi. Selain itu, setiap dilakukan pengambilan dokumen secara elektronis, sistem juga akan mencatat siapa dan kapan pengambilan dokumen tersebut dilakukan.

Manajemen dokumen dalam PINTAR juga akan mengelola surat yang dikeluarkan oleh unit kerja DJP. Surat dalam bentuk word processor atau spread sheet akan disimpan secara digital dan terpusat. Surat tersebut akan diberi nomor secara elektronik dan disimpan sebagaimana layaknya sebuah surat dalam bentuk hard copy dan mudah dalam pencarian kembali apabila dibutuhkan. Melalui sistem ini, semua surat-surat pemberitahuan dan ketetapan akan tercatat secara otomatis dan elektronis tersimpan dalam bentuk digital. Sebaliknya, untuk dokumen yang diserahkan oleh WP juga akan direkam menjadi bentuk digital dan dilakukan pengarsipan secara elektronis.

Infrastruktur TIK (Information System Architecture)

Dalam hal infrastruktur, pusat fasilitas komputer DJP akan dikembangkan sesuai dengan standar internasional yang berlaku saat ini. Dengan mengikuti metode yang telah berlaku secara standar di dunia, infrastruktur TIK di lingkungan kantor pusat DJP dikembangkan untuk mengatasi sejumlah kekurangan serta kelemahan pada sistem yang ada sekarang. Secara prinsip, aplikasi berbasis web service akan digunakan untuk membangun, mengembangkan serta memanfaatkan fasilitas layanan berbasis web sebagai jaringan distribusi sistem perpajakan antar kantor serta sarana informasi kepada publik.

Secara khusus, rangkaian komponen TIK yang akan dibangun dalam PINTAR adalah sebagai berikut:

  • Test String, yang terdiri dari server web, server aplikasi dan server basis data sebagai rangkaian replika sesungguhnya dari komponen operasional yang nantinya akan dijalankan. Jumlah server disesuaikan dengan beban pekerjaan pada saat sesungguhnya agar sistem pengetesan dan kinerjanya benar-benar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
  • Development String, adalah rangkaian komponen yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Komponen ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk mengembangkan sistem dengan menggunakan data WP yang dirasakan sensitif.
  • Training String, rangkaian infrastruktur TIK yang digunakan untuk sarana pendidikan dan pelatihan baik secara inhouse training maupun e-training. Rangkaian komponen ini diadakan agar sarana pelatihan tidak menggunakan sarana infrastruktur pada sistem produksi dimana pekerjaan dan transaksi sebenarnya berlangsung.
  • Production String, sarana dan rangkaian TIK yang dipergunakan pada proses dan transaksi perpajakan yang sesungguhnya. Rangkaian produksi ini dibuat menjadi dua rangkaian, dimana production string kedua digunakan sebagai back-up apabila terjadi kegagalan pada rangkaian yang pertama. Second production string dikonfigurasikan sama dengan replika
  • software operasional dan ditempatkan di Disaster Recovery Center (DRC). String yang kedua ini harus mampu bekerja dalam moda “passive fail over mode” yang artinya jika operasi string utama berhenti/gagal, maka alarm pada jaringan komunikasi akan menyala sekaligus memberikan sinyal kepada string kedua untuk mulai beroperasi.

    Selain itu, secara konseptual, infrastruktur TIK dalam PINTAR dirancang dalam 2 (dua) alur informasi, eksternal dan internal. Untuk alur eksternal, akan dibuka jalur komunikasi data dengan Departemen Keuangan (dalam hal ini pusat informasi Departemen Keuangan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Pengadilan Pajak. Sedangkan untuk alur informasi internal menghubungkan semua KPP, Kanwil serta PPDDP.

    Penutup

    Core Tax System merupakan salah satu bagian dari proyek PINTAR yang menangani sistem informasi perpajakan di DJP. Mempertimbangkan sistem informasi DJP yang dikelola selama ini, dibutuhkan suatu sistem berdasarkan best practice yang ada sehingga DJP dapat memiliki sistem informasi perpajakan yang lebih baik serta dapat mengikuti perkembangan dunia perpajakan yang dinamis.

    PINTAR merupakan proyek berskala besar dan membutuhkan waktu cukup lama untuk implementasinya. Demi suksesnya proyek ini, diharapkan semua elemen DJP dapat mempunyai sense of belonging yang tinggi untuk mendukung proyek ini.

    Sumber : Tim Pintar KPDJP

    Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

    Posted: 24 March 2010 in ARTiCLE
    I. PENDAHULUAN

    Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

    Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Penerbitan buku saku ini merupakan salah satu perwujudan dari fungsi di atas dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hak dan kewajiban selaku Wajib Pajak.

    Sebelum sampai pada pembahasan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak pada bab-bab berikutnya, sebagai cakrawala pengetahuan perpajakan perlu diketahui terlebih dahulu tentang jenis dan macam papak yang berlaku di Indonesia.

    A. Jenis Pajak

    Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

    Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

    1. Pajak Penghasilan (PPh)

    PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

    2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasnya.

    3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

    Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

    a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
    b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
    c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
    d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
    e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
    4. Bea Meterai

    Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

    5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

    PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

    6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.

    Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :
    1. Pajak Propinsi

    a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
    c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
    d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
    2. Pajak Kabupaten/Kota

    a. Pajak Hotel;
    b. Pajak Restoran;
    c. Pajak Hiburan;
    d. Pajak Reklame;
    e. Pajak Penerangan Jalan;
    f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
    g. Pajak Parkir.
    B. Manfaat Pajak

    Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

    Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

    II. PENDAFTARAN

    Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

    Disamping melalui KPP atau KP2KP, pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, yaitu suatu cara pendaftaran NPWP melalui media elektronik on-line (internet).

    Fungsi NPWP adalah :

    sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
    sebagai identitas Wajib Pajak.
    menjaga ketetiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
    Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
    Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti : sebagai pembayaran pajak di muka (angsuran/kredit pajak) atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar Negeri, memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank.

    A. NPWP

    NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-register.

    Syarat-syarat pendaftaran Wajib Pajak :

    1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dokumen yang diperlukan hanya berupa Fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga. Untuk orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha di tambah dengan Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya Lurah atau kepada desa.
    2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :

    a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
    b. Fotokopi KTP Pengurus; dan
    c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah.
    Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap. Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.
    B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

    Setelah memperoleh NPWP, Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP, KP2KP, atau dapat pula dilakukan secara on-line melalui e-register. Dalam rangka pengukuhan sebagai PKP tersebut maka akan dilakuan penelitian setempat mengenai keberadaan dan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan dikukuhkannya Pengusaha sebagai PKP maka atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib diterbitkan Faktur Pajak.

    III. PEMBAYARAN, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, DAN PELAPORAN

    Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem self assessment wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

    A. Pembayaran Pajak

    Mekanisme Pembayaran Pajak :

    a. Membayar sendiri pajak yang terutang :

    1) Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25)

    Pembayaran PPh Pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan untuk mengangsur pajak yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.

    2) Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun;

    Pembayaran PPh Pasal 29 yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari jumlah total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak yang dapat menjadi pengurang jumlah pajak terutang.

    b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 26).

    Pihak lain disini berupa :

    1) Pemberi penghasilan;
    2) Pemberi kerja; atau
    3) Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
    Penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan dan pemungutan pajak diuraikan lebih lanjut pada bagian Pemotongan/ Pemungutan (butir C).
    c. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
    d. Pembayaran Pajak-pajak lainnya.

    1) Pembayaran PBB yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah Jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di Bank-bank tertentu.
    2) Pembayaran BPHTB yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
    3) Pembayaran Bea Meterai yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda meterai berupa meterai tempel atau kertas bermeterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.
    B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

    Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-payment).

    C. Pemotongan / Pemungutan

    Selain pembayaran bulanan yang dilakukan sendiri, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPn BM.

    Adapun definisi dari masing-masing pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut :

    PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan (seperti gaji yang diterima oleh pegawai dipotong oleh perusahaan dimana dia bekerja).
    PPh Pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, impor barang dan kegiatan usaha di bidang-bidang tertentu (seperti penyerahan barang oleh rekanan kepada bendaharawan pemerintah).
    PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan dengan penghasilan tertentu seperti : deviden, bunga, royalty, sewa, dan jasa yang diterima oleh WP badan dalam negeri, dan BUT.
    PPh Pasal 26 adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ke-3 sehubungan denan penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri.
    PPh Final (Pasal 4 ayat (2)

    Ada beberapa penghasilan yang dikenakan PPh Final. Yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan. Beberapa contoh penghasilan yang dikenakan PPh final : bunga deposito, penjualan tanah dan bangunan, persewaan tanah dan bangunan, hadiah undian, bunga obligasi dsb.

    PPh Pasal 15 adalah pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu yang menggunakan norma penghitungan khusus, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan international, perushaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah.
    Seperti halnya PPh Pasal 25, pemotongan/pemungutan tersebut merupakan angsuran pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

    Apabila pihak-pihak yang diberi kewajiban oleh DJP untuk melakukan pemotongan/pemungutan tidak melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% dan kenaikan 100%.

    D. Pelaporan

    Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaan atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ke-3, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak.

    Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :

    1) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Ada beberapa SPT Masa :

    PPh Pasal 21,
    PPh Pasal 22,
    PPh Pasal 23,
    PPh Pasal 25,
    PPh Pasal  26,
    PPN dan PPnBM,
    Pemungut PPN
    2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan :

    Badan
    Orang Pribadi
    Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik (on-line) melalui aplikasi e-filing. Dalam waktu dekat, penyampaian SPT Tahunan PPh dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.

    Keterlambatan pelaporan untuk SPT masa dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- dan SPT tahunan sebesar Rp. 100.000,-.

    No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
    Masa
    1 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    2 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    3 PPh Pasal 25 Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    4 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut 7 hari setelah pembayaran
    5 PPh Pasal 22 – Bendaharawan Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikujt
    6 PPh Pasal 22 – Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
    7 PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    8 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    9 PPN dan PPn BM – PKP Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    10 PPN dan PPn BM – Bendaharawan Tgl. 17 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
    11 PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendaharawan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
    Tahunan
    1 PPh – OP sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
    2 PPh – Badan sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak
    3 PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT —-
    4 BPHTB Dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan bangunan —-
    IV. KELEBIHAN PEMBAYARAN

    Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

    Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong atau dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang, maka Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali kelebihan tersebut. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat diberikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap.

    Untuk Wajib Pajak masuk kriteria Wajib Pajak Patuh, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan paling lambat 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN sejak permohonan diterima. Perlu diketahui pengembalian ini dilakukan tanpa pemeriksaan.

    Wajib Pajak dapat melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui dua cara :

    Yang Pertama, dengan melalui Surat Pemberitahuan (SPT),

    Yang Kedua, dengan mengirimkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala KPP.

    Apabila DJP terlambat mengembalikan kelebihan pembayaran yang semestinya dilakukan, maka Wajib Pajak berhak menerima bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan.

    V. PEMERIKSAAN & PENYIDIKAN

    Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

    A. Pemeriksaan

    Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain yang ditetapkan ole Direktorat Jenderal Pajak.

    Dalam hal dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak berhak :

    Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
    Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
    Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
    Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
    Pemeriksaan yang dilakukan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan rutin, pemeriksaan kriteria seleksi, pemeriksaan khusus, pemeriksaan Wajib Pajak lokasi, pemeriksaan tahun berjalan dan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan yang disebutkan terakhir adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadapWajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

    Berdasarkan ruang lingkunya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Suatu jenis pemeriksaan dapat dilakukan hanya dengan pemeriksaan kantor, sedangkan jenis pemeriksaan lainnya dapat dilakukan dengan keduanya.

    B. Penyidikan

    Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan.

    Tindak pidana di bidang perpajakan dapat berupa kealpaan atau kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kealpaan disini adalah Wajib Pajak alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kealpaan dapat diartikan tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya.

    Sedangkan kriteria kesengajaan adalah sebagai berikut :

    Tidak mendaftarkan diri, atau penyalahgunaan NPWP atau PPKP;
    Tidak menyampaikan SPT;
    Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
    Menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
    Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu;
    Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku,     catatan, atau dokumen lainnya; atau
    Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
    VI. PENETAPAN, KEBERATAN, BANDING & PENINJAUAN KEMBALI

    Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika Wajib Pajak tidak sependapat maka dapat mengajukan keberatan atas surat ketetapan tersebut. Selanjutya apabila belum puas dengan keputusan keberatan tersebut maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

    A. Penetapan

    Penetapan pajak dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Jenis-jenis ketetapan yag dikeluarkan adalah : Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Disamping itu dapat diterbitkan pula Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bungan, dan kenaikan.

    Sanksi Administrasi

    No Pasal Masalah Sanksi Ket.
    Denda
    1. 7 (1) SPT Terlambat disampaikan :
    1. Masa
    a. PPN Rp 500.000 Per SPT
    b. Lainnya Rp 100.000 Per SPT
    2. Tahunan
    a. Orang Pribadi Rp 100.000 Per SPT
    b. Badan Rp 1.000.000 Per SPT
    2. 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum disidik 150% Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
    3. 14 (4) a. Pengusaha kena PPN tidak PKP 2% \
    > Dari DPP
    /
    b. Pengusaha tidak PKP buat faktur pajak 2%
    c. PKP tidak buat faktur atau faktur tidak lengkap 2%
    Bunga
    1. 8 (2) Pembetulan SPT dalam 2 tahun 2% Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
    2. 9 (2a) Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan 2% Per bulan, dari jumlah pajak terutang
    3. 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB 2% Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
    4. 13 (5) SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 10 tahun karena adanya tindak pidana 48% Dari jumlah paak yang tidak mau atau kurang dibayar.
    5. 14 (3) a. PPh tahunn berjalan tidak/kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
    b. SPT kurang bayar 2% Per bulan, dari jumlah pajak tidak/kurang dibayr, max 24 bulan
    6. 15 (4) SKPKBT diterbitkan setelah lewat wkatu 10 tahun karena adanya tindak pidana 48% Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
    7. 19 (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar 2% Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
    8. 19 (2) Mengangsur atau menunda 2% Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
    9. 19 (3) Kekurangan pajak akibat penundaan SPT 2% Atas kekurangan pembayaran pajak
    Kenaikan
    1. 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP 50% Dari pajak yang kurang dibayar
    2. 13 (3) Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29
    a. PPh yang tidak atau kurang dibayar 50% Dari PPh yang tidak/kurang dibayar
    b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan 100% Dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
    c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar 100% Dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang dibayar
    3. 15 (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% Dari jumlah kekurangan pajak tersebut
    B. Keberatan

    Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

    Syarat pengajuan keberatan adalah :

    Mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat atas SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, dan Pemotongan dan Pemungutan oleh pihak ketiga.
    Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan menyebutkan alasan-alasan yang jelas.
    Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
    Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
    C. Banding

    Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri surat Keputusan Keberatan tersebut. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding. Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang mengajukan banding harus membayar minimal 50% dari utang pajak yang diajukan banding. Pengadilan Pajak harus menetapkan putusan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

    Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

    D. Peninjauan Kembali (PK)

    Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

    Pengajuan permohonan PK dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru atau sejak putusan banding dikirim.

    Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam jangka wkatu 6 (enam) bulan sejak permohonan PK diterima.

    VII. PENAGIHAN

    Apabila WP tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal WP tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WP yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang tidak/belum dibayar.

    Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut :

    Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya.
    Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi utang pajaknya.
    Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa disampaikan.
    Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
    DJP dapat melakukan pencegahan dan penyanderaan terhadap Wajib Pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif dalam membayar hutang pajaknya.

    VIII. HAK-HAK WP LAINNYA


    Kerahasiaan Wajib Pajak

    Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak, termasuk tenaga ahli, sepert ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan.

    Kerahasiaan Wajib Pajak antara lain :

    Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
    Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia;
    Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
    Namun demikian dalam rangka penyidikan, penuntutan atu dalam rangka kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, keterangan atau bukti tertuils dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
    Penundaan Pembayaran

    Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak.

    Pengangsuran Pembayaran

    Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak.

    Penundaan Pelaporan SPT Tahunan

    Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan

    Pengurangan PPh Pasal 25

    Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25.

    Pengurangan PBB

    Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan pengurangan atas pajak terutang.

    Pembebasan Pajak

    Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan.

    Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

    Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan.

    Pajak Ditanggung Pemerintah

    Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah.

    Insentif Perpajakan

    Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut.  BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

    Sumber : Tax Base