Perpajakan umum

Posted: 5 December 2009 in ARTiCLE
Tags:

Selama ini sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa pajak merupakan sesuatu yang sangat menakutkan, merepotkan dan menyusahkan sehingga masyarakat bersikap apatis bahkan muncul rasa antipati terhadap pajak.
Hal ini cukup beralasan mengingat definisi pajak menurut UU KUP No. 28 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ada 3 hal pokok yang menjadikan masyarakat memvonis negatif tentang pajak, yaitu :
1. Adanya kontribusi wajib
2. Bersifat Memaksa berdasarkan Undang-Undang
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
tetapi masyarakat melupakan bahwa pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Barangkali karena ketidaktahuan masyarakat tentang manfaat pajak.
Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi tentang manfaat pajak, yaitu :
1. Redistribusi pendapatan :
Kesenjangan ekonomi terjadi cukup tinggi, dimana terdapat ketimpangan sosial dari jumlah 230 juta jiwa masih terdapat 32 juta jiwa penduduk dibawah garis kemiskinan dengan penghasilan dibawah Rp 160.000 ribu sebulan, hal ini sangat memprihatinkan dan disinilah pajak memiliki peran dalam redistribusi pendapatan, dimana masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dikenakan pajak kemudian hasil pajak melalui APBN memberikan berbagai subsidi untuk rakyat miskin, misalnya subsidi berupa BLT, subsidi BBM, Subsidi Kesehatan dengan biaya berobat gratis, Subsidi Pertanian dengan pupuk murah, subsidi pendidikan salah satunya dengan program BOS ini dll.
2. Regulator :
Membanjirnya produk luar negeri yang telah memiliki trade mark, memiliki kualitas lebih baik, dengan tingkat efisiensi tinggi sehingga harganya lebih murah. Hal ini membuat produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor, disinilah peran pajak untuk melindungi produk lokal dengan cara mengenakan PPN Impor, PPnBM, PPh impor terhadap barang-barang impor tersebut sehingga produk-produk lokal mampu bersaing. Selain itu hasil penerimaan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, Peningkatan pasokan listrik, subsidi BBM akan mampu menarik minat investor berdatangan sehingga akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat kemampuan ekonomi.
3. Budgeter :
Dari jumlah Pendapatan negara th 2009 sebesar Rp. 872 T ternyata penerimaan dari pajak sebesar Rp. 652 T artinya dari total penerimaan negara sebesar 74,77 % bersumber dari penerimaan pajak. Sedangkan Pendapatan Daerah kab. Banyumas tahun 2009 sebesar Rp. 994,246 M, PAD nya sebesar Rp. 101.414 M ini berarti PAD hanya mampu menyumbang sebesar 10,20 % kekuranganya didapat dari DAK dan DAU dari Pemerintah pusat yang sebagian besar ditopang oleh penerimaan pajak.
Mengingat besarnya peranan pajak bagi kemakmuran seluruh rakyat maka perlu dikembangkan kesadaran perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Mekanisme perpajakan yang digunakan adalah Self Assesment suatu sistim pemungutan pajak dimana Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan pajak. Mekanisme ini membutuhkan peran serta masyarakat untuk aktif mendaftarkan, menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri.
Demikian halnya kewajiban sebagai Bendaharawan Pemerintah di bidang perpajakan, yaitu :
1. Mendaftarkan NPWP, Partisipasi aktif Bendaharawan di bidang perpajakan diawali dengan mendaftarkan NPWP. Dengan cara mengisi formulir pendaftaran NPWP dengan dilampiri fotocopy SK Penunjukan sebagai Bendaharawan dan Fotocopy KTP bukti diri.
2. Menghitung sendiri pajaknya, pada prinsipnya seluruh dana yang bersumber dari APBD dan APBN dikenakan pajak kecuali yang diatur lain sesuai ketentuan. Jenis pajaknya adalah Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea meterai.
3. Membayarkan sendiri pajaknya, Bendahara berkewajiban memotong/memungut pajak dan kemudian menyetorkan pembayaran pajak tersebut dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos setempat.
4. Melaporkan Sendiri, kewajiban terakhir adalah melaporkan Surat Pemberitahuan dengan mengisi formulir SPT, melampiri SSP bukti pembayaran dan dilaporkan ke KPP Pratama terdaftar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s