Posts Tagged ‘pemeriksaan di sidang pengadilan’

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat
dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu
ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah
merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan
nasional;
b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan
peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 4

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil
guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan
pada:kepastian hukum; keterbukaan;akuntabilitas;kepentingan umum; dan
proporsionalitas.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
a.     koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;
b.     supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi;
c.     melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
d.     melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
e.     melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:
a.     mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
b.     menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
c.     meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada
instansi yang terkait;
d.     melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
e.     meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 8

(1)    Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau
penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang
berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam
melaksanakan pelayanan publik.
(2)    Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau
kejaksaan.
(3)    Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau
penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh
berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4)    Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan
menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan
kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

a.     laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
b.     proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda
tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.     penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana
korupsi yang sesungguhnya;
d.     penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
e.     hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif,
yudikatif, atau legislatif; atau
f.     keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan
tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan
Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak
pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
tindak pidana korupsi yang:
a.     melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada
kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum
atau penyelenggara negara;
b.     mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.     menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12

(1)    Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
a.     melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
b.     memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang
bepergian ke luar negeri;
c.     meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang
keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
d.     memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir
rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak
lain yang terkait;
e.     memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk
memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
f.     meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada
instansi yang terkait;
g.     menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan,
dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta
konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga
berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana
korupsi yang sedang diperiksa;
h.     meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain
untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar
negeri;
i.     meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara
tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan
sebagai berikut:
a.    melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan
penyelenggara negara;
b.    menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
c.    menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
d.    merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak
pidana korupsi;
e.    melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
f.    melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi
Pemberantasan Korupsi berwenang:
a.    melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga
negara dan pemerintah;
b.    memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan
perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi;
c.    melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi
Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Pasal 15

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban:
a.    memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan
ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
b.    memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan
bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak
pidana korupsi yang ditanganinya;
c.    menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa
Keuangan;
d.    menegakkan sumpah jabatan;
e.    menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III
TATA CARA PELAPORAN DAN PENENTUAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 16

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib
melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara sebagai berikut:
a.     Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan
dengan gratifikasi.
b.     Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
1)      nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
2)      jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3)      tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
4)      uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
5)      nilai gratifikasi yang diterima.

Pasal 17

(1)    Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan
gratifikasi disertai pertimbangan.
(2)    Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk
memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.
(3)    Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4)    Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima
gratifikasi atau menjadi milik negara.
(5)    Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan
gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(6)    Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan,
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 18

Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengumumkan gratifikasi yang ditetapkan menjadi
milik negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam Berita Negara.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

(1)    Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia
dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(2)    Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Pasal 20

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan
tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada
Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan
Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan cara:
a.      wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan
program kerjanya;
b.      menerbitkan laporan tahunan; dan
c.      membuka akses informasi.

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas
a.      Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) Anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi;
b.      Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan
c.      Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.
(2) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a disusun sebagai berikut:
a.      Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi merangkap Anggota; dan
b.      Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4 (empat) orang,
masing-masing merangkap Anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah pejabat negara.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah penyidik dan penuntut umum.
(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bekerja secara kolektif.
(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a adalah penanggung jawab tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 22

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b yang diajukan oleh panitia seleksi
pemilihan.
(2) Panitia seleksi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(3) Panitia seleksi pemilihan mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan
mengumpulkan calon anggota berdasarkan keinginan dan masukan dari masyarakat.
(4) Calon anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan
terlebih dahulu kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan sebelum ditunjuk dan
diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan calon yang diusulkan oleh
panitia seleksi pemilihan.
(5) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan
8 (delapan) calon anggota Tim Penasihat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
untuk dipilih 4 (empat) orang anggota.
(6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal panitia seleksi
pemilihan dibentuk.

Pasal 23

Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan
kepakarannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 24

(1)  Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara
Indonesia yang karena kepakarannya diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)  Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai
pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(3)  Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan
Korupsi.

Pasal 25

(1)  Komisi Pemberantasan Korupsi:
a.     menetapkan kebijakan dan tata kerja organisasi mengenai pelaksanaan tugas
dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b.     mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala
Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.     menentukan kriteria penanganan tindak pidana korupsi.
(2)  Ketentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 26

(1)  Susunan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)  Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan
4 (empat) bidang yang terdiri atas:
a.     Bidang Pencegahan;
b.     Bidang Penindakan;
c.     Bidang Informasi dan Data; dan
d.     Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
(3)  Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahkan:
a.     Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara;
b.     Subbidang Gratifikasi;
c.     Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
d.     Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
(4)  Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahkan:
a.     Subbidang Penyelidikan;
b.     Subbidang Penyidikan; dan
c.     Subbidang Penuntutan.
(5)   Bidang Informasi dan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
membawahkan:
a.      Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
b.      Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
c.      Subbidang Monitor.
(6)   Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d membawahkan:
a.      Subbidang Pengawasan Internal;
b.      Subbidang Pengaduan Masyarakat.
(7)   Subbidang Penyelidikan, Subbidang Penyidikan, dan Subbidang Penuntutan, masing-
masing membawahkan beberapa Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan
subbidangnya.
(8)   Ketentuan mengenai tugas Bidang-bidang dan masing-masing Subbidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 27

(1)   Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi
dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
(2)   Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden Republik Indonesia.
(3)   Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Jenderal bertanggungjawab kepada
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4)   Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 28

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka
pengembangan dan pembinaan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a.    warga negara Republik Indonesia;
b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    sehat jasmani dan rohani;
d.    berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman
sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan,
atau perbankan;
e.    berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam
puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
f.    tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g.    cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
h.    tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
i.    melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi;
j.    tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan
Korupsi; dan
k.    mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 30

(1)   Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan
calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
(2)   Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(3)   Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
pemerintah dan unsur masyarakat.
(4)   Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mengumumkan penerimaan calon.
(5)   Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus
menerus.
(6)   Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan
terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)   Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi
paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
(8)   Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada
Presiden Republik Indonesia.
(9)   Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar
nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan
yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(10)  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima)
calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik
Indonesia.
(11)  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di
antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4
(empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.
(12)  Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia selaku Kepala Negara.
(13)  Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 31

Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.

Pasal 32

(1)   Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
a.       meninggal dunia;
b.       berakhir masa jabatannya;
c.       menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
d.       berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan
tidak dapat melaksanakan tugasnya;
e.       mengundurkan diri; atau
f.       dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)   Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana
kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
(3)   Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Presiden Republik Indonesia.

Pasal 33

(1)   Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden
Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
(2)   Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal
30, dan Pasal 31.

Pasal 34

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 35

(1)   Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik
Indonesia.
(2)   Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan
tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun
juga”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung
dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan
wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil,
tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan
akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab
sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima
atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap
teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-undang
kepada saya”.

Pasal 36

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:
a.    mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak
lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
b.    menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai
derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
c.    menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau
pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang
berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 37

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan
pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI
PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

(1)   Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak berlaku bagi penyidik tindak pidana
korupsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 39

(1)   Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan
berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
(2)   Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(3)   Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi
Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan
kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 40

Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian
penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 41

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan lembaga penegak hukum negara
lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian
internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 42

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-
sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Bagian Kedua
Penyelidikan

Pasal 43

(1)    Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)    Penyelidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyelidikan
tindak pidana korupsi.

Pasal 44

(1)    Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang
cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut,
penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)    Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data
yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik
atau optik.
(3)    Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang
cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan
penyelidikan.
(4)    Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut
diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau
dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
(5)    Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi
dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Ketiga
Penyidikan

Pasal 45

(1)    Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan
diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)    Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan
tindak pidana korupsi.

Pasal 46

(1)   Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku
dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
(2)   Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak
mengurangi hak-hak tersangka.

Pasal 47

(1)   Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat
melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas
penyidikannya.
(2)   Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai
tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.
(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan
pada hari penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat:
a.     nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
b.     keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
c.     keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda
berharga lain tersebut;
d.     tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
e.     tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang
tersebut.
(4)   Salinan berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada tersangka atau keluarganya.

Pasal 48

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan
keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang
diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka.

Pasal 49

Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan
kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti.

Pasal 50

(1)   Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi
belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan
oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal dimulainya penyidikan.
(2)   Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(3)   Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi
melakukan penyidikan.
(4)   Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau
kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Bagian Keempat
Penuntutan

Pasal 51

(1)   Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat
dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)   Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi
penuntutan tindak pidana korupsi.
(3)   Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 52

(1)   Penuntut Umum, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, paling lambat 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas tersebut, wajib
melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri.
(2)   Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri wajib
menerima pelimpahan berkas perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk
diperiksa dan diputus.

BAB VII
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 53

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 54

(1)   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum.
(2)   Untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
(3)   Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.

Pasal 55

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) juga
berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan di luar wilayah
negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 56

(1) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas hakim Pengadilan Negeri dan
hakim ad hoc.
(2) Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(3) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden Republik Indonesia atas usul Ketua Mahkamah Agung.
(4) Dalam menetapkan dan mengusulkan calon hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Ketua Mahkamah Agung wajib
melakukan pengumuman kepada masyarakat.

Pasal 57

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.    berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b.    berpengalaman mengadili tindak pidana korupsi;
c.    cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;
dan
d.    tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
(2) Untuk dapat diusulkan sebagai hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a.    warga negara Republik Indonesia;
b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.    sehat jasmani dan rohani;
d.    berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan
berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum;
e.    berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan;
f.    tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g.    cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang
baik;
h.    tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
i.    melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim
ad hoc.

Pasal 58

(1) Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara
dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh majelis
hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan
Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.

Pasal 59

(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimohonkan banding ke
Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling
lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh
Pengadilan Tinggi.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis
hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan
Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 juga berlaku bagi hakim ad hoc
pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 60

(1) Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi dimohonkan kasasi
kepada Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu
paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara
diterima oleh Mahkamah Agung.
(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Majelis
Hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3
(tiga) orang hakim ad hoc.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a.      warga negara Republik Indonesia;
b.      bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.      sehat jasmani dan rohani;
d.      berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian dan
berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun di bidang hukum;
e.      berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun pada proses pemilihan;
f.      tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
g.      cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang
baik;
h.      tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
i.      melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi hakim
ad hoc.

Pasal 61

(1) Sebelum memangku jabatan, hakim ad hoc wajib mengucapkan sumpah/janji menurut
agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan
tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara
apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada
siapapun juga”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung
dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan
serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi negara Republik Indonesia”.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan
jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan
menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang
berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

Pasal 62

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum
acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII
REHABILITASI DAN KOMPENSASI

Pasal 63

(1)    Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan
dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang
bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.
(2)    Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang
dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan-alasan
pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(3)    Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri
yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54.
(4)    Dalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan
jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi
yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 64

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 66

Dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65,
pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang :
a.      mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak
lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi
Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah;
b.      menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan
keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai
derajat ketiga dengan pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang
bersangkutan;
c.      menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengurus koperasi,
dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan
tersebut.

Pasal 67

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawai pada Komisi Pemberantasan
Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3
(satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses
hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat
diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 69

(1)     Dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi maka Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi bagian Bidang Pencegahan pada Komisi
Pemberantasan Korupsi.
(2)     Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, sampai Komisi
Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-
Undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1
(satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

(1)     Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
dinyatakan tidak berlaku;
(2)   Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Desember 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 27 Desember 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I.  UMUM
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat.
Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang
terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana
yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek
kehidupan masyarakat.
Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana
tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan
berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan
sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi
dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan
luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan
secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan
metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan
khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan
manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya
dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan
landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.
Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,
serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut
Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan
supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan
mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban,
tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.
Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-
Undang tersebut di atas. Pada saat sekarang pemberantasan tindak pidana korupsi
sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan
badan-badan lain yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh
karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-
Undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan
dengan berbagai instansi tersebut.
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang:
a.     melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang
ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum atau penyelenggara negara;
b.     mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c.     menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah).
Dengan pengaturan dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi:
1)     dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat dan memperlakukan
institusi yang telah ada sebagai “counterpartner” yang kondusif sehingga
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2)     tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan;
3)     berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam
pemberantasan korupsi (trigger mechanism);
4)     berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada,
dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (superbody) yang sedang
dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.
Selain itu, dalam usaha pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah didukung
oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis antara lain:
1)     ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang memuat perluasan alat bukti yang sah serta ketentuan tentang
asas pembuktian terbalik;
2)     ketentuan tentang wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat
melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap
penyelenggara negara, tanpa ada hambatan prosedur karena statusnya selaku
pejabat negara;
3)     ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi
kepada publik dan menyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan
Pemeriksa Keuangan;
4)     ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota
Komisi atau pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan
korupsi; dan
5)     ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak kalah pentingnya
adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi
Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum yang kuat
sehingga sumber daya manusia tersebut dapat konsisten dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap
sebagai Anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri
atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang
dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi
Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan
keikutsertaan masyarakat, juga harus memenuhi persyaratan administratif dan harus
melalui uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik
Indonesia.
Di samping itu untuk menjamin perkuatan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari
berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedang mengenai aspek kelembagaan,
ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur
sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut
berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan program kampanye publik dapat
dilakukan secara sistematis dan konsisten, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan
Korupsi dapat diawasi oleh masyarakat luas.
Untuk mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat luas dan berat
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi
perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Dalam Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk
dan berkedudukan di ibukota negara, dan jika dipandang perlu sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan
di daerah provinsi.
Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,
Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga
dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus
(lex specialis). Di samping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan
hukum terhadap tindak pidana korupsi, maka dalam Undang-Undang ini diatur
mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan
umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa
dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri
atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.
Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat
kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3
(tiga) orang hakim ad hoc. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat
pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.
Untuk mewujudkan asas proporsionalitas, dalam Undang-Undang ini diatur pula
mengenai ketentuan rehabilitasi dan kompensasi dalam hal Komisi Pemberantasan
Korupsi melakukan tugas dan wewenangnya bertentangan dengan Undang-Undang
ini atau hukum yang berlaku.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun” adalah kekuatan yang
dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota
Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait
dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan
apapun.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
a.    “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
b.    “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
c.    “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.    “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
e.    “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan,
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan
Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-
Departemen.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang,
sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka
tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan
kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala
Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan
tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf i.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”, adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau
korporasi.
Huruf g
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran
alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk
menghindari kerugian negara yang lebih besar.
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi
Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan
tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada
Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut
dalam Rumah Tahanan.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a
Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan”, dalam ketentuan ini melingkupi
juga pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau
penggantian identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan
hukum.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 16

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tata cara pelaporan dan penentuan status
gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “bekerja secara kolektif” adalah bahwa setiap pengambilan
keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Yang dimaksud dengan “jabatan lainnya” misalnya komisaris atau direksi, baik pada
Badan Usaha Milik Negara atau swasta.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “profesinya”, misalnya advokat, akuntan publik, atau dokter.
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah masyarakat dapat mengikuti proses dan
mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan” dalam ketentuan ini antara lain, kewenangan melakukan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud “lembaga penegak hukum negara lain”, termasuk kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, dan badan-badan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindak
pidana korupsi.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “prosedur khusus” adalah kewajiban memperoleh izin bagi
tersangka pejabat negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara bersamaan” adalah dihitung berdasarkan
hari dan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan hakim Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi, Ketua Mahkamah Agung dapat menyeleksi hakim yang bertugas
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Berdasarkan ketentuan ini maka pemilihan calon hakim yang akan ditetapkan dan
yang akan diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadi hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dilakukan secara transparan dan partisipatif.
Pengumuman dapat dilakukan baik melalui media cetak maupun elektronik guna
mendapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan
untuk pemeriksaan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64

Yang dimaksud dengan “biaya” termasuk juga biaya untuk pembayaran rehabilitasi dan
kompensasi.

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas